Malaka, Sakunar — Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Plt Kalak BPBD) Kabupaten Malaka, Rochus Gonzales Funay Seran mengaku kesulitan mendapatkan data realisasi anggaran dan realisasi fisik pekerjaan 3.118 unit rumah bantuan bencana seroja di Kabupaten Malaka.
Menurut Plt Kalak BPBD, data mengenai realisasi fisik dan anggaran dimaksud ada pada mantan Kalak BPBD, Drs. Gabriel Seran, MM, yang juga merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek rumah bantuan seroja yang dikerjakan dengan dana stimulan sebesar 57,5 Miliar Rupiah tersebut.
Rochus Gonzales mengungkapkan, sejak dirinya dipercaya menjadi Plt Kalak BPBD pada 22 Juni 2023 menggantikan Gabriel, dirinya meminta data realisasi anggaran tersebut namun tidak pernah dikabulkan PPK.
Demikian curahan hati (curhat) Plt Kalak BPBD Kabupaten Malaka, Rochus Gonzales Funay Seran menjawab pertanyaan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Malaka soal realisasi anggaran pada 41 unit rumah rehab berat yang dilaporkan belum rampung dikerjakan.
Diketahui, dalam Audiens bersama peserta unjuk rasa APPI Malaka, yang digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Plt Kalak BPBD, Rochus Gonzales Funay Seran mengungkapkan adanya 41 rumah rehab berat yang belum diselesaikan, yang ditemukan melalui uji petik di lapangan.
Terkait itu, Wakil Ketua (Waket) 2 DPRD Kabupaten Malaka, Hendrikus Fahik Taek, SH meminta BPBD untuk mengejar kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaannya karena dianggap tidak mampu.
“Yang menarik itu 41 (unit yang belum selesai) itu. Kontraktor dianggap tidak mampu kerja. Tidak tahu realisasinya bagaimana. Duitnya sudah cair semua atau masih ada sedikit?” tanya Waket 2.
Pertanyaan tersebut pun dijawab Plt Kalak BPBD bahwa laporan realisasi anggaran ada pada PPK. Pihaknya, kata Rochus, sudah memintanya kepada PPK, namun belum mendapatkan laporan realisasi anggaran tersebut dari PPK.
“Kami datang ke BNPB untuk dapat data dari BNPB. Ternyata data kita yang masuk ke BNPB terakhir itu di Bulan Agustus 2022. Sehingga saya saat ini belum bisa menyampaikan realisasi keuangan kita,” jawab Plt Kalak BPBD.
Padahal, menurut Plt Kalak BPBD, pemerintah yang mengelola Dana Siap Pakai (DSP) untuk menolong masyarakat korban bencana seroja ini punya kewajiban untuk membuat laporan bulanan dan laporan akhir.
Faktanya, setelah dua bulan lebih menjabat Plt Kalak BPBD, Rochus mengaku belum menerima laporan realisasi fisik dan anggaran dari BPBD. Jangankan kepada BPBD, laporan terakhir ke BNPB saja terjadi pada Agustus tahun lalu.
“Padahal laporan bulanan dan laporan akhir itu adalah kewajiban bagi kita yang mengelola dana siap pakai ini. Maka kami akan terus PPK untuk mendapatkan laporan realisasi fisik dan anggaran ini,” ungkap Rochus.
Sementara, terkait kontraktor yang belum menyelesaikan pekerjaan, Rochus menjelaskan, sejak menjabat Plt Kalak BPBD, dirinya sudah mengambil beberapa langkah untuk menemukan benang merah terkait belum rampungnya pekerjaan rumah seroja ini.
Salah satu langkah yang diambil adalah mengundang beberapa PPK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana untuk mencari tahu alasan tertundanya pekerjaan.
“Jawabannya cukup variatif, ada persoalan kenaikan harga bahan, khususnya harga besi pada saat sedang berjalan pekerjaan, ada juga persoalan cuaca, dan persoalan-persoalan teknis lainnya,” bebernya.
“Kami buat berita acara, dan kami minta kepada kontraktor pelaksana dibawah kendali PPK untuk segera menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tertunda,” tambahnya.
BPBD juga melakukan review ulang terhadap 3.118 rumah melalui tim Monef (Monitoring dan Evaluasi).
“Dan saat ini kami sedang melakukan kompilasi data, dan kita berharap, awal Bulan September kita sudah mendapat data riil, berapa rumah sesungguhnya yang belum selesai dikerjakan. Yang 41 rumah yang saya katakan tadi adalah hasil uji petik,” kata Rochus.
Terkait ini, Plt Kalak BPBD, yang juga Kabag Tata Pem Setda Malaka mengapresisasi peran dan fungsi kontrol media yang dipandang sangat membantu pihaknya dalam mengurai persoalan rumah bantuan bencana seroja di Kabupaten Malaka.
“Saya secara khusus menyampaikan terimakasih kepada teman-teman jurnalis, yang setiap hari membantu kami melakukan uji petik juga, melihat rumah-rumah yang belum selesai dikerjakan dan berita itu dibuat per rumah sehingga kami juga lebih fokus memantau. Ada sahabat saya, om John Germanus dan sahabat-sahabat yang lain, yang menyuarakan itu,” ungkapnya.
“Saya selalu suport teman-teman media. Saya selalu katakan, teman-teman adalah voice of the voiceless. Menyuarakan kaum yang termarginalkan, yang terkena musibah tetapi tidak tahu mau bersuara kemana. Kami bersyukur karena teman-teman media sangat konsen terhadap hal ini,” sambungnya.
Plt Kalak BPBD mengakui, pemberitaan media terkait rumah bantuan seroja di Kabupaten Malaka benar adanya.
“Apa yang disampaikan teman-teman di media benar adanya seperti itu. Konsenterasi kami hari ini adalah mengejar kontraktornya melalui PPK agar menyelesaikan pekerjaan. Tujuan akhir kita adalah 3.118 KK yang sudah terdampak harus mendapatkan hak mereka,” tutur Rochus.
Rochus menambahkan, BPBD Kabupaten Malaka akan mengumumkan secara terbuka hasil kompilasi review terhadap 3.118 rumah yang dikerjakan pada tanggal 18 September nanti.
Terkait curhat Plt Kalak BPBD soal kesulitan mendapatkan data realisasi anggaran tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Gabriel Seran, MM belum berhasil dikonfirmasi wartawan.*(JoGer)
Catatan: Redaksi terus berusaha melakukan konfirmasi sesegera mungkin terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pemberitaan ini. Alamat dan Nomor Contact ada pada box redaksi.
