Sakunar — Kontraktor pelaksana dan PPK Proyek Rumah bantuan seroja di Kabupaten Malaka, NTT diduga saling tuding soal dugaan manipulasi item pekerjaan Stiker BNPB.
Kontraktor dan PPK saling tuding soal siapa yang bertanggung jawab atas pengadaan stiker BNPB ini.
Diketahui, item pekerjaan ‘Stiker BNPB’ ditemukan tercantum dalam daftar item pekerjaan sebagai Pekerjaan Persiapan. Faktanya, pada setiap rumah bantuan bencana seroja yang didatangi tim wartawan tidak ditemukan adanya stiker BNPB disana.
Para penerima manfaat yang ditemui pun mengaku tidak tahu-menahu soal stiker tersebut. Padahal, dalam dokumen serah terima pekerjaan pun Stiker BNPB ini tercantum sebagai salah satu item pekerjaan.
Pada dokumen serah terima pekerjaan, item Stiker BNPB ini dibandrol dengan harga satuan Rp 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Jika dikalikan dengan 3.118 unit rumah akan menjadi Rp. 93.540.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
Jika terdapat dalam dokumen serah terima, mestinya Stiker BNPB ini masuk dalam daftar item pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kontraktor pelaksana. Namun, beberapa kontraktor pelaksana rumah bantuan bencana seroja di Kabupaten Malaka, yang sempat dikonfirmasi wartawan mengaku, sesuai informasi yang mereka dapat, stiker tersebut disiapkan oleh BPBD dan diberikan kepada kontraktor untuk dipasang pada rumah yang sudah diserahterimakan (PHO).
Sementara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang juga mantan Kalak BPBD, Gabriel Seran mengaku, pengadaan Stiker BNPB tersebut dilakukan oleh kontraktor pelaksana.
Diberitakan sebelumnya, terendus adanya indikasi manipulasi item pengadaan Stiker BNPB dalam proyek rehab rumah dengan total pagu hingga 57,5 Miliar Rupiah di Kabupaten Malaka.
Adanya indikasi atau dugaan tersebut berdasarkan fakta bahwa STIKER BNPB tidak ditemukan keberadaannya di lapangan namun ada dalam daftar item pekerjaan sebagai salah satu item pekerjaan yang diserahterimakan kepada penerima manfaat.
Karena itu, patut diduga, item pekerjaan ini dimanipulasi sehingga menimbulkan kerugian negara hingga 93 Juta Rupiah lebih.*(JoGer/Tim)
