Kupang, Sakunar — Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menaikkan status kasus dugaan korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT. Sari Karya Mandiri (Dirut SKM), HT dari penyelidikan ke Penyidikkaan. Dirut SKM, HT diduga terlibat kasus dugaan monopoli proyek di 3 kabupaten di NTT, yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara dan Belu.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT, Hutama Wisnu, S.H., MH melalui Kasipenkum, Abdul Hakim, S.H., MH. Abdul Hakim mengungkapkan hal itu ketika dikonfirmasi tim media ini via pesan WhatsApp, Senin(11/04/2022). Abdul Hakim dikonfirmasi terkait hasil pemeriksaan terhadap Dirut SKM, HT pada Jumat (10/04) lalu.
“Kasus (dugaan korupsi pengerjaan sejumlah proyek di NTT yang melibatkan HT, red) sdh (sudah) penyidikan,” tulis Abdul Hakim.
Terkait apakah HT sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Abdul Hakim mengaku belum tahu.
“Kalo (kalau) mslh (masalah) itu belum tau juga Krn (karena) sy (saya) blm (belum) konfirmasi ke penyidik,” ungkapnya.
Abdul Hakim juga mengatakan tidak tahu terkait informasi dugaan adanya tawaran dari Kuasa Hukum HT kepada Kejati NTT agar HT menjadi Justice collaborator, guna membongkar keterlibatan para oknum lain di kasus yang menyeret HT.
“Kalo info itu (tawaran justice collaborator dari HT ke Kejati NTT, red) nanti sy (saya) tanyakan ke penyidik yaa,” ujarnya.
Terkait pemeriksaan Dirut SKM tersebut, Abdul Hakim menambahkan, HT ‘dihujani’ 34 pertanyaan. Namun karena gangguan kesehatan, HT minta pemeriksaannya ditunda hingga satu minggu ke depan.
“Sudah diperiksa, ada 34 pertanyaan… Karena kesehatan terganggu, beliau (Dirut SKM, HT, red) minta penundaan permintaan keterangan sampai dengan hari Senin, 18 April 2022 dgn (dengan) alasan minggu ini mau general chek up,” bebernya.*(joger/tim)
