Malaka, NTT — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka harus segera mencarikan solusi untuk mengatasi persoalan yang dihadapi rakyat Malaka saat ini. Persoalan dimaksud adalah kekeringan sawah usai banjir bandang awal April silam.
Solusi tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan rakyat untuk sementara, sambil menunggu Kementerian PUPR memperbaiki Bendung Benenai. Sebab, sebagaimana dikatakan Wamen PUPR beberapa waktu lalu, perbaikan Bendung membutuhkan waktu hingga 18 bulan.
Demikian dikatakan Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan Malaka II, Jemianus Koe, ketika menghubungi Sakunar melalui sambungan telepon seluler, Jumat (30/04/2021).
“Menurut saya ini adalah masalah serius. Karena itu harus segera dicarikan solusinya. Kalau Kementerian sudah katakan bahwa perbaikan bendung butuh 18 bulan, itu artinya petani tidak hanya gagal panen kali ini tapi juga tidak bisa tanam sampai 1 setengah tahun ke depan. Maka bisa dibayangkan apa yang akan dialami rakyat”, ujar politisi Partai Golkar ini.
Apalagi, lanjut dia, salah satu point dari program kerja Pemerintahan SN-KT adalah Swasembada Pangan. Maka, salah satu langkah awal yang harus diambil oleh Pemerintah adalah menyelamatkan petani lahan basah yang sedang mengalami kesulitan karena terhentinya pasokan air irigasi Bendung Benenai.
“Persoalan ini sekaligus merupakan tantangan bagi Pemerintahan SN-KT yang salah satu program kerjanya adalah swasembada pangan”, lanjutnya.
Terkait kondisi di lapangan, Jemianus mengatakan, dirinya telah melihat sendiri kondisi di lapangan dan telah mendengarkan banyak keluhan dari masyarakat terkait kekeringan lahan sawaj yang sedang terjadi.
“Kondisi di lapangan memang sangat memprihatinkan dan kalau tidak segera diatasi akan terjadi kelaparan (paceklik) besar-besaran”, katanya.
Hal senada diungkapkan Anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar lainnya, Raymundus Seran Klau. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini, persoalan kekeringan lawan sawah ini harus menjadi salah satu prioritas kerja Bupati dan Wakil Bupati Malaka yang baru dilantik.
“Kami sudah melihat sendiri kondisi di lapangan dan mendengar sendiri keluhan rakyat petani terkait persoalan ini. Dan saya pikir kita semua sepakat bahwa persoalan ini harus segera ditasi. Tidak bisa ditunda karena berhubungan dengan kehidupan banyak orang”, ujar Raymundus melalui sambungan telepon seluler.
Raymundus juga berpendapat, jika perbaikan irigasi membutuhkan waktu lama, maka Pemda harus memikirkan alternatif untuk menyelamatkan rakyat.
Diberitakan sebelumnya, ratusan hektar lahan sawah milik warga Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan yang sangat ekstrim. Akibatnya, padi dengan umur tanam bervariasi mulai layu dan mengering.
Hal tersebut diakibatkan oleh terhentinya pasokan air irigasi Bendung Benenai sejak awal April lalu. Diketahui, Bendung Benenai sendiri rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat diterjang Banjir Bandang awal April silam.
Lahan yang mengalami kekeringan tersebut tersebar di Kecamatan Malaka Tengah, Weliman dan Malaka Barat.*(BuSer/Tim)
harapan kami masyarakat , utk segera urus kami yang adalah petani lahan basah,Krn apabila tidak ditindaklanjuti maka hancurlah harapan utk utk mendapat hasil tahun ini dan tahun depan. kepada para wakil kami yg ada d dpr utk terus menyampaikan kpd Pemda Malaka utk segera mencari solusinya.