Kupang, NTT — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malaka harus bertanggungjawab atas dugaan manipulasi dan modifikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Malaka, 09 Desember 2020. Pasalnya, manipulasi DPT tersebut diduga dilakukan dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
Hal tersebut diungkapkan Tim kuasa hukum paket Stefanus Bria Seran – Wendelinus Taolin (SBS-WT), melalui salah salah satu anggota tim, Joao Meco, SH kepada SAKUNAR di Kupang, Minggu (10/01/2021).
Menurut Meco, Tim Kuasa Hukum SBS-WT menemukan adanya 2.039 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diduga kuat dimanipulasi karena NIK-NIK tersebut tidak ada dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
“Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdata dalam aplikasi Sistem Data Pemilih (Sidalih) Kabupaten Malaka terindikasi pemalsuan. Siapa yang bertanggungjawab? KPU dong. Kita tidak persoalkan pemilih itu memilih siapa tapi DPT ini sudah tidak jelas. DPT produk KPU itu cacat hukum. Maka seharusnya output dari produk itu tidak bisa dipakai untuk melegitimasi pilkada ini,” tegas Meco.
Berdasarkan data – data yang dikumpulkan, kata Meco, dari 127 desa dan 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka, rata – rata terindikasi ada pemilih siluman. Meco mencontohkan, ditemukan adanya Nomor Kartu Keluarga yang sama tetapi alamat berbeda. “Misalnya kita satu rumah, dalam satu Kartu Keluarga (KK) otomatis alamat kita sama. Hanya, yang kita temukan itu NKK-nya sama tapi alamatnya berbeda – beda. Masa kita tinggal satu rumah dengan istri anak terus alamat beda – beda? Nah itu yang kita katakan bahwa ini pemilih siluman. Ini kan jelas tidak benar,” jelas Meco.
Lebih lanjut Meco menjelaskan, contoh di atas hanyalah salah satu dari sekian masalah yang ditemukan dalam DPT Pilkada Malaka tersebut. Sebab nyatanya ditemukan banyak hal yang mengindikasikan adanya manipulasi Daftar Pemilih.*
Laporan Sakunar: Tim
Editor: BuSer
