Sakunar.com — Anita Jacoba Gah, S.E, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Turun ke Daerah Pemilihan (dapil) jemput aspirasi dari para guru honorer yang lulus Passing Grade 1 Tahun 2021 Se – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI periode 2019–2024 itu diketahui sangat peduli terhadap nasib para guru honor yang masih digantung oleh pemerintah provinsi (pemprov) setempat. Beberapa kali kunjungan demi kunjungan pun telah dilakukannya selama duduk di Komisi X yang membidangi Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
Bahkan, Politisi Partai Demokrat itu diketahui, sering ribut dengan Pemerintah Pusat, Mitra Komisinya soal nasib Para Guru Honor di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau Daerah Asal Pemilihannya.
Terbaru, Anita Jacoba Gah, dikabarkan menemui para guru honor di Kupang pada Sabtu, (25//02/2023). Sebagaimana dilansir dari Hits IDN (02/03/2023). Informasi yang dihimpun dari salah seorang Guru Honor di Kupang mengatakan, bahwa Politisi 48 Tahun itu telah menemui perwakilan dari para guru SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang Lulus Passing Grade 1 Pada Tahun 2021 akan tetapi belum diangkat oleh Pemprov NTT.
“Hasil diskusi Ketua FGLPG 1 Tahun 2021 SMA/SMK/SLB se-Prov.NTT dan perwakilan anggota forum bersama Ibu Anggota DPR Pusat Anita J. Gah,SE hari ini berhasil membentuk Tim Khusus(Timsus P1)”,Demikian yang pernyataan tertulis yang diterima Hits IDN.
Dijelaskan, Timsus P1 itu selanjutnya akan bertugas sebagai perwakilan Forum untuk beraudiens dan menyampaikan tuntutan kepada Gubernur NTT, Ketua DPRD Provinsi NTT, Plt Sekda NTT, Kepala BKD Provinsi, Kepala Biro Keuangan dan Kadis Pendidikan Provinsi NTT, dalam pekan depan ini.
Sebelumnya, Forum Guru Lulus Passing Grade (FGLPG) yang diketuai Oleh Dina M. Nomleni, S.Pd menguraikan soal langkah awal yang diambil dan disepakati oleh Forum dalam kesempatan pertemuan yang melibatkan beberapa perwakilan Guru P3K yang berasl dari 22 Kabupaten dan Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Disebutkan bahwa, bersama Ibu Anita Jacoba Gah, Forum akan bersurat ke Pemprov NTT paling lambat hari Senin, 27 Februari 2023.
Dalam kesempatan itu, Dina Nomleni juga menyampaikan bahwa persoalan PPPK di NTT sebelumnya sudah berhasil bertemu langsung dengan Mendikbudristek RI Melalui Dirjen GTK, Prof.Dr.Nunuk Suryani,M.Pd pada tanggal 10 Februari 2023 di Kupang dengan membahas agenda serupa.
Bahkan dijelaskannya, pertemuan tersebut para perwakilan guru dari 22 Kabupaten dan Kota di NTT telah disampaikan beberapa point tuntutan antara lain sebagai berikut:
1. Formasi PPPK PROVINSI NTT P1 berapa jumlahnya karena kami yang P1 Provinsi NTT SMA/SMK/SMALB sebanyak 1.345 yang masuk kategori P1.
2. Untuk P1 Provinsi NTT kenapa pemerintah provinsi NTT tidak mengusulkan formasi untuk mengangkat P1 yang sebanyak 1.345 itu. Apa yang menjadi alasan sehingga pemerintah provinsi NTT tidak mengusulkan formasi untuk P1 Provinsi NTT.
3. Meminta Prof. Nunuk untuk mejelaskan P1 itu kepada pemerintah provinsi NTT karena mereka (Pemprov), sepertinya tidak tahu maksud P1 yang wajib mengangkat Guru-guru yang lulus passing grade dan di kategorikan P1 itu dan sudah di atur dalam PERATURAN MENTRI PAN RB NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG: PENGADAAN PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA INSTANSI DAERAH TAHUN 2022*(NBS).
