Malaka, Sakunar — Aksi keberatan atas hasil seleksi bakal calon kepala desa (Balon Kades) peserta Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak masih berlanjut hari ini, Rabu (30/11/2022). Massa yang terdiri dari beberapa bakal calon dan pendukung masih mendatangi Kantor Bupati Malaka, walau pada hari ke-2 kemarin telah diberikan solusi. Solusi dimaksud adalah penundaan sementara kegiatan pilkades di 20 desa yang mengajukan keberatan.
Menariknya, di hari ke-3 ini bertambah 3 desa yang mengajukan keberatan, yakni Desa Numponi, Desa Manulea dan Desa Boen. Dengan demikian maka jumlah desa hang mengajukan keberatan menjadi 23 desa.
Berikut kronik hari ke-3 aksi keberatan berdasarkan pantauan tim media ini di lokasi.
Terpantau, massa mulai berdatangan ke kompleks kantor bupati Malaka sejak Pukul 10:00 Wita. Sebelum massa tiba, aparat keamanan dari Polres Malaka dan TNI (Koramil Malaka Tengah) telah lebih dahulu tiba di lokasi. Di lokasi, massa berkumpul dengan tenang tanpa mengganggu aktivitas pihak lain.
Sekitar Pukul 12:00 Wita, massa mulai menampakkan kekecewaannya tatkala menyadari bahwa kehadirannya tidak digubris. Massa kemudian berusaha membangun tungku api di halaman kantor bupati dengan alasan untuk mengolah bahan makanan (masak). Namun aktivitas ini berhasil dicegah aparat keamanan setelah diskusi cukup alot. Dan massa dijanjikan akan diberi makan oleh pemerintah.
Sekitar Pukul 12:50 Wita, massa masuk ke Aula Kantor Bupati Malaka. Di aula tersebut, massa membuat pernyataan yang intinya adalah menyatakan mosi tidak percaya terhadap panitia pilkades. Selanjutnya, massa meminta bupati Malaka untuk mengganti seluruh panitia dan membatalkan pilkades serentak 2022. Usai membuat pernyataan tersebut, massa meninggallan aula namun tetap bertahan di halaman kantor.
Sekitar pukul 15:00 massa diminta kembali ke aula untuk bertemu dengan wakil bupati Malaka. Dari pertemuan tersebut diketahui bahwa sesungguhnya bupati Malaka belum kembali dari tugas di luar Malaka. Wabup Malaka menyampaikan bahwa (saat dialog berlangsung), bupati sedang dalam perjalanan pulang ke Malaka.
Dalam dialog tersebut, massa masih sempat menanyakan ketegasan surat penundaan sementara kegiatan Pilkades di 20 desa. Massa membeberkan fakta bahwa walaupun sudah ada surat tersebut, kegiatan Pilkades di beberapa dari 20 desa dimaksud masih berjalan. Massa lalu meminta ketegasan dari pemerintah untuk menindaklanjuti surat tersebut sehingga terhindar dari konflik horisontal di tingkat bawah.
Usai dialog, massa memilih untuk tetap bertahan di halaman kantor bupati. Massa tetap teguh pada tuntutannya untuk bertemu langsung bupati Malaka guna mendapatkan kepastian atas keberatan yang mereka ajukan.
Sementara utusan 3 desa yang baru melakukan pengajuan keberatan langsung bertemu Wabup Malaka guna menyampaikan keberatannya.
Sekitar Pukul 14:00 Wita, massa secara spontan melakukan segel terhadap kantor bupati Malaka. Massa membentangkan banner bertuliskan “Segel Kantor Bupati Malaka” di pintu masuk utama kantor bupati Malaka.
Namun kondisi ini tidak bertahan lama. Aparat keamanan dari Polri, TNI dan Sat Pol PP dipimpin langsung Kapolres Malaka, AKBP Rudi J.J. Ledo, SH, S.IK berhasil mencegah dan mengatasi hal ini. Walau demikian, massa tetap memilih bertahan di halaman kantor bupati.
Sekitar Pukul 17:45 Wita, perwakilan massa diminta berdialog dengan Kabag Tata Pem Setda Malaka.
Sekitar Pukul 17:55, perwakilan massa kembali ke halaman kantor bupati dan berbicara kepada rekan-rekannya yang menunggu. Bahwa telah disepakati agar massa boleh membubarkan diri sambil menunggu undangan untuk bertemu bupati Malaka. Undangan tersebut akan segera dikirim paling lambat Kamis (01/12), pukul 24:00 Wita.
Sekitar Pukul 18:00 Wita, massa pun membubarkan diri dan meninggalkan halaman kantor bupati Malaka.*(JoGer)
