Malaka, Sakunar — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka mengakui kekurangan tenaga pegawai sekitar 3000 orang. Karena itu, berdasarkan analisis beban kerja, saat ini Pemda membuka lamaran untuk merekrut tenaga kontrak daerah.
Pengakuan tersebut disampaikan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH melalui Asisten III Setda Malaka, Yosep Parera, Senin (26/07/2021).
Yoseph mengakui, saat ini pihaknya sedang membuka kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak Malaka yang sedang mencari pekerjaan. Sebab, Pemda Malaka sedang kekurangan tenaga pegawai. Karena itu, Yosep menjelaskan, Pemda Malaka akan merekrut 2000 tenaga kontrak daerah.
“Tahun ini, kalau saya tidak salah Dua Ribu dan menyebar mulai dari Kecakamatan, sampai ke dinas instansi, termasuk guru dan tenaga kesehatan”, ujar Yosep.
Sementara, ketika ditanya terkait kemungkinan penambahan jumlah, Yosep menjelaskan, bahwa kemungkinan tersebut ada karena berdasarkan analisis beban kerja, Pemda Malaka kekurangan sekitar 3000 tenaga pegawai.
“Tahun depan kita akan lihat apakah tetap pertahankan 2.000 atau tambah. Karena terus terang, berdasarkan analisis beban kerja, tenaga kita masih sangat kurang. Kita masih kekurangan sekitar 3000 tenaga”, lanjut Yosep.
Terkait ini, warga Malaka mengaku heran. Pasalnya, sebanyak 2.800 Teda telah dibekukan beberapa waktu lalu dengan alasan pemborosan anggaran dan tenaga.
Warga menduga, ada skenario politik yang sedang dipertontonkan Pemda Malaka. “Bagaimana tidak? Dulu bilang bekukan dulu karena boros anggaran. Kemudian bilang tidak berhentikan semua tapi revisi saja. Lalu tiba-tiba ada yang tetap kerja, juga ada wajah-wajah baru di lingkup pemerintah yang tahu-tahunya sudah bekerja. Dan itu dapat dikenali dengan mudah bahwa wajah-wajah itu ada di lingkaran sang pemimpin waktu Pilkada. Lalu ada lagi pengumuman supaya orang buat lamaran. Aneh, bukan?”, ujar Paskalis Nahak, warga asal Weliman kepada Sakunar di Betun, Selasa 27/07/2021).
Dirinya mengaku, rentetan kronologi ini menimbulkan kecurigaan bahwa lamaran untuk perekrutan Teda ini adalah sebuah skenario politik. Alasannya, karena sejak pembekuan SK Teda beberapa bulan lalu hingga saat ini, masih kelihatan pegawai bukan PNS yang bekerja. Lalu, orang-orang itu ikut memasukkan lamaran. Apakah mereka yang sudah bekerja itu tidak lolos seleksi?
Apalagi, kedua, cara menyeleksi sebagaimana dipaparkan Asisten III Setda Malaka dalam video yang beredar, bahwa yang diterapkan adalah seleksi administrasi. Siapa yang menjamin bahwa seleksi itu fair?
“Belum lagi, pengumuman perekrutan yang tidak jelas, seperti tidak mencantumkan formasi dan kualifikasi secara terang. Persyaratan umur yang ditetapkan pun terkesan tidak adil bagi pegawai non PNS yang sudah mengabdi kepada daerah sejak dari Belu. Jadi, kesimpulannya, patut diduga bahwa ini hanya drama saja. Dan ini akan teruji saat pengumuman nanti. Akan kelihatan jelas”, ujar Paulus Jobul, warga Malaka Barat.
Terkait pertanyaan warga ini, Asisten III Setda Malaka, Yosep Parera belum berhasil dikonfirmasi.*(BuSer)
