Malaka, NTT — Masyarakat Kabupaten Malaka tetap mendesak Penjabat (Pj) Bupati Malaka untuk mengambil sikap tegas dan segera terkait status Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kabupaten Malaka. Masyarakat berharap, bencana banjir yang sedang melanda Kabupaten Malaka hendaknya tidak dijadikan alasan untuk melupakan persoalan ULP.
Demikian diungkapkan beberapa warga Kabupaten Malaka ketika ditemui Sakunar secara terpisah, Selasa (06/04/2021).
“Ya, kita semua tahu dan sadar bahwa kita sedang menghadapi musibah. Tetapi hendaknya musibah ini tidak dijadikan alasan untuk melupakan persoalan sebelumnya, yakni terkait status ULP yang sampai saat ini belum jelas. Karena, masalah ULP ini berdampak langsung terhadap realisasi pembangunan di Malaka”, ujar Yanuarius Bria kepada Sakunar di Besikama, Selasa (06/04/2021).
Menurut dia, persoalan ULP ini sebenarnya persoalan sepele yang tidak membutuhkan kalkulasi macam-macam. “Sebenarnya sederhana, Penjabat tinggal mengisi kekosongan Subbagian ULP atau membiarkan Bagian ULP yang lama menjalankan tugasnya. Sederhana, bukan?”, lanjutnya.
“Sebenarnya tidak rumit. Tetapi dibuat jadi rumit. Sehingga kami masyarakat menduga yang macam-macam. Apa susahnya angkat satu pejabat supaya pekerjaan bisa berjalan dengan baik? Atau kalau belum bisa angkat yang baru, biarkan yang lama menjalankan tugasnya, toh regulasi membolehkan”, ujar Patris Nahak, warga Kecamatan Weliman.
Patris khawatir, bencana banjir yang sedang terjadi saat ini dijadikan alasan untuk melupakan persoalan ULP yang masih terkatung-katung hingga saat ini.
Berbeda dengan Yanuarius dan Patris, beberapa pemuda asal Malaka Barat, Malaka Tengah, Wewiku dan Weliman merencanakan aksi damai menjemput kunjungan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, Rabu (07/04/2021) besok.
“Kita masyarakat kecil hanya minta supaya pembangunan di Malaka jangan dihambat oleh karena status ULP. Kalau bapak Penjabat Bupati tidak ambil sikap tegas, besok kita sambut kunjungan bapak Gubernur dengan aksi damai, minta bapak Gubernur perhatikan status ULP Malaka”, ujar para pemuda yang minta namanya tidai dikorankan.
“Ya, mohon maaf, walau kunjungan bapak Gubernur kali ini untuk memantau bencana tetapi kami akan lakukan aksi damai. Karena ULP itu menentukan kelangsungan realisasi pembangunan. Karena ada kesan pembangunan dihambat, kami akan banding ke pemerintah yang lebih tinggi”, lanjutnya.*(BuSer/Tim)
