Malaka, Sakunar — Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka dinilai ‘tumpul nurani’ dalam upaya pengendalian Covid-19. Karenanya, kasus Covid-19 terus merebak dan menyebar ke seluruh penjuru.
Demikian diungkapkan beberapa warga Kabupaten Malaka dalam diskusi virtual yang digelar, Rabu malam (29/07/2021). Didkusi yang dihadiri 25 anak Malaka, yang menamakan diri Forum Diskusi Pemuda Malaka Lawan Covid-19 ini.
“Point kita bahwa Pemda Malaka terkesan ‘Tumpul Nurani’ karena ada beberapa alasan. Pemda lebih mengejar realisasi program kerja Bupati ketimbang memikirkan kepentingan rakyat banyak terkait Covid-19. Buktinya jelas. Pemda dan DPRD memilih untuk Stuba terkait lembaga adat ketimbang menggalakkan upaya pencegahan Covid-19. Rakyat lagi susah karena pandemi kok Bupati, Wakil Bupati dan DPRD pergi Stuba di Zona Merah. Gila. Padahal Pemda belum bangun pos di batas. Tempat isolasi terpusat juga belum jelas. Walaupun akhirnya stuba dipending setelah ada desakan publik, tapi ini menjadi catatan buram”, ujar Syrilus Klau, SH, koordinator Forum.
Forum juga menilai Pemda ‘Tumpul Nurani’ karena tidak memikirkan nasib masyarakat terpapar Covid-19 yang menjalankan isolasi mandiri. “Bisa dibayangkan, bagaimana satu keluarga tidak boleh keluar rumah tapi tidak pikirkan bagaimana makan minumnya. Di satu sisi dianjurkan agar mengkonsumsi makanan bernutrisi untuk tingkatkan imunitas. Orang pasti keluar untuk cari makan dan itu sangat beresiko”, lanjutnya.
Hingga saat ini, lanjut dia, Pemda belum mengoptimalkan Tempat Isolasi terpusat yang diusulkan TNI di Pos Lintas Batas Negara di Motamasin.
Kemudian, forum juga mengecam peristiwa penguburan jenazah Covid oleh keluarga, dengan alasan karena Petugas mogok akibat honor belum dibayar.
Karena alasan tersebut, Forum merumuskan beberapa point sebagai solusi kepada Pemda sebagai upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Malaka:
Pertama, agar Pemda segera menbangun Pos pemantauan di setiap pintu batas dan menempatkan petugas dari Dinkes, BPBD, Perhubungan, TNI, Polri dengan fasilitas yang memadai.
Kedua, segera memanfaatkan tempat isolasi terpusat di PLBN Motamasin dengan menyiapkan fasilitas penunjang yang cukup untuk pemulihan. Atau, siapkan anggaran untuk membantu isolasi mandiri di rumah.
Ketiga, memperhatikan kesejahteraan petugas kesehatan dan petugas lain agar menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Karena mereka sudah pertaruhkan nyawanya untuk berdiri di garis depan.
Keempat, segera lakukan penertiban di fasilitas umum untuk mengurangi resiko penyebaran Covid-19.
Kelima, untuk sementara ditiadakan dulu perjalanan dinas ke luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda dan semua pejabat pemerintah, juga DPRD. Perjalanan keluar masuk Malaka dengan kendaraan dinas juga dihentikan dulu. Pemerintah harus jadi contoh.*(BuSer)
Selain Pembayaran jasa pengubur jenasah covid 19,,harus ada SK Yang jelas untuk petugas pengubur,,sampai saat ini belum ada SK bagi petugas pengubur beserta rincian akomodasi dan transportasi bagi petugas pengubur jenasah covid 19.setiap kali selesai penguburan petugas tidak di karantina seperti di daerah lain,,melainkan pulang kerumah masing2 dan ada yg tidur di pondok sawah karena tidak di ijinkan keluarga untuk tidur di rumah.terima kasih.