Malaka, sakunar – Laskar dan Bestie SBS-HMS yang menyebar di 127 desa di Kabupaten Malaka harus membangun kerja sama dan mendukung Panwascam dan PKD dalam melakukan pengawasan di Desa-Desa.
Salah satu tugas yang harus dilakukan Laskar dan Bestie SBS-HMS yakni mengawasi para Kepala Desa dan Aparatnya yang terlibat politik praktis dan melakukan penekanan untuk rakyat agar memilih figur-figur tertentu termasuk mengiming-imingi rakyat dengan bantuan pemerintah.
Selain itu, Laskar dan Bestie SBS-HMS harus mewaspadai para “preman politik dan penjahat pilkada” yang melakukan praktek politik uang untuk membeli suara rakyat di desa-desa.
Kalau ada sinyal-sinyal seperti itu supaya dikawal, kumpulkan bukti dengan membuat dokumentasi photo dan vidio supaya langsung dilaporkan ke Panwascam dan Bawaslu, termasuk kalau ada unsur pidana supaya langsung dilaporkan ke Pihak Kepolisian terdekat.
Koordinator tim SBS-HMS Dapil 2 Malaka, Eduardus Klau mengatakan hal itu saat pertemuan keluarga SBS di Desa Umatoos – Kecamatan Malaka Barat, Rabu (19/8-2024).
Dikatakannya, sesuai perkembangan di lapangan dan informasi yang berkembang di desa-desa dilaporkan banyak oknum Kepala Desa dan Aparat Desa, Kepala Sekolah yang suka tekan masyarakat untuk dukung figur tertentu dalam Pilkada padahal UU sudah mengatur tentang Netralitas ASN, Kepala Desa dan Aparat Desa supaya tidak ada politik praktis.
“Kita jangan takut tetapi harus berani melawan para preman politik diatas dengan cara buat dokumentasi berupa photo dan Vidio supaya segera dilaporkan ke Bawaslu, Panwascam termasuk ke Pihak kepolisian terdekat bila ada unsur-unsur pidana,” ujar Eduardus.
“Kita minta kepada seluruh Tim Laskar dan Bestie SBS-HMS dimana saja berada untuk merespon setiap perkembangan disetiap desa untuk menjaga marwah Pesta Demokrasi yang yang sementara berproses di Rai Malaka”, lanjutnya.
Menurut dia, Tim Laskar dan Bestie SBS-HMS bukan musuh pemerintah tetapi menjadi mitra pemerintah, Bawaslu dan Pihak Kepolisian untuk menjaga marwah pesta demokrasi agar bisa menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan dipercaya rakyat melalui proses politik yang demokratis tanpa intervensi dari pihak manapun.(*)
