Sakunar.com — Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Ditjen GTK-PG), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Prof. Nunuk Suryani menyampaikan sebuah kabar gembira bagi lulusan pendidikan guru di tanah air.
Kabar gembira tersebut tak lain adalah, bahwa Kemendikdasmen menargetkan untuk merekrut 1.515 guru menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), yang akan ditugaskan menjadi guru di Sekolah Rakyat.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen GTK-PG, Nunuk Suryani, dalam Dialog Pimpinan Direktorat Jendral GTKPG bersama media, Rabu (4/6/2025).
Dijelaskan Prof. Nunuk, sebagaimana dikutip dari indonesia.go.id, saat ini pemerintah sedang menyiapkan pendirian 100 sekolah rakyat. Dan untuk mendukung itu, dibutuhkan sedikitnya 1.515 guru.
Kebijakan merekrut 1.515 guru ASN tersebut diambil pemerintah, karena pemenuhan kebutuhan guru untuk sekolah rakyat tidak bisa dilakukan melalui redistribusi ASN yang sudah ada.
“Pemenuhan kebutuhan guru (untuk Sekolah Rakyat, red) tidak dilakukan melalui redistribusi guru-guru dari sekolah lain, karena wilayah calon lokasi Sekolah Rakyat umumnya masih mengalami kekurangan guru,” jelas Prof. Nunuk.
Sebagai solusi, Ditjen GTK-PG akan menyiapkan tiga kali lipat jumlah kandidat guru, yakni sekitar 4.500 guru lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang masih fresh graduate.
Mereka akan diseleksi oleh tim dari Kementerian Sosial (Kemensos) selaku penyelenggara utama Sekolah Rakyat. Proses seleksi akan mempertimbangkan karakter, sertifikasi, dan kesiapan tinggal di lingkungan asrama bersama siswa.
“Karena anak-anak itu boarding school, maka diharapkan gurunya juga bisa tinggal bersama mereka,” ujar Nunuk.
Selain kebutuhan guru, Kemendikdasmen juga telah menyiapkan formasi kepala sekolah untuk setiap lokasi. Berbeda dengan guru, para kepala sekolah akan diambil dari ASN berpengalaman yang telah melalui proses seleksi internal Ditjen GTK.
“Kita sudah mengusulkan nama-nama untuk menjadi kepala sekolah, hasil seleksi dari Kemendikbud,” tambahnya.
Langkah ini merupakan bagian dari kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kemensos, Kementerian PAN-RB, dan Kemendikdasmen, dalam menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sekolah Rakyat.
“Kemenpan-RB akan menetapkan formasi atas usulan dari Kemensos. Kami dari Kemendikdasmen menyiapkan guru dan kepala sekolahnya,” terang Nunuk.
Nunuk juga menggarisbawahi tantangan nasional dalam memenuhi kebutuhan guru. Saat ini Indonesia masih menghadapi kekurangan guru yang cukup signifikan, sehingga redistribusi guru antarwilayah dinilai bukan solusi utama.
“Kalau terus dilakukan redistribusi, kita akan memperbesar kekurangan guru di wilayah asal. Perjuangan untuk menjadi ASN juga tidak mudah,” ujarnya.
Dengan pendekatan selektif, kolaboratif, dan berbasis kebutuhan lokal, Kemendikbud menargetkan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi model pendidikan berkualitas untuk anak-anak Indonesia yang tinggal di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) atau yang membutuhkan perhatian khusus.*(as/indonesia.go.id)
