BETUN, Sakunar.com — Bupati dan Wakil Bupati Malaka, dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Hendri Melki Simu, A.Md (SBS-HMS) memiliki perhatian ekstra untuk memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Malaka.
Sebab, bagi SBS-HMS, pendidikan menjadi tolak ukur kemajuan suatu daerah. Pendidikan merupakan faktor kunci yang menentukan maju atau tidaknya suatu daerah atau suatu negara, bila dalam skop yang lebih luas.
“Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa maju jika pendidikan tidak diperhatikan,” kata Bupati SBS pada momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Lapangan Umum Betun, Jumat (02/05/2025).
Karena alasan tersebut, SBS-HMS memberikan perhatian ekstra pada dunia pendidikan melalui kebijakan-kebijakan yang tepat, sehingga anak-anak Malaka dapat menikmati pendidikan yang berkualitas.
“Kami (SBS-HMS) tidak ingin anak-anak Malaka jadi korban kebijakan yang keliru. Pendidikan harus jadi fondasi utama pembangunan,” kata bupati Malaka dalam rapat bersama para pimpinan OPD beberapa waktu lalu.
Pembaharuan atau reformasi di bidang pendidikan perlu dilakukan untuk membenahi kualitas dunia pendidikan di Malaka. Pembaharuan atau reformasi mengandaikan adanya sesuatu yang keliru sebelumnya.
“Dinas Pendidikan tahun-tahun sebelumnya terlalu banyak urus proyek ketimbang urus para guru, kepala sekolah, fasilitas sekolah dan kualitas pendidikan anak-anak kita,” kata Wakil Bupati HMS ketika berkunjung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan beberapa minggu setelah pelantikannya.
Wabup HMS, yang juga mantan Anggota DPRD Kabupaten Malaka, yang kerap bersentuhan langsung dengan akar rumput tentunya punya banyak data soal ini.
“Penyebaran guru tidak bagus, banyak yang menumpuk di kota. Sekolah di daerah pedalaman kekurangan tenaga pengajar. Ada indikasi penempatan berdasarkan kedekatan, bukan kebutuhan lapangan,” kata Wabup.
Lantas, pembaharuan model apa yang bakal dilakukan SBS-HMS di dunia pendidikan?
Ingin membenahi kekeliruan pada masa pemerintahan sebelumnya, SBS-HMS menginginkan:
- Reformasi distribusi guru berbasis peta kebutuhan riil per kecamatan.
- Pemetaan ulang sekolah rusak dan intervensi anggaran APBD 2025 untuk renovasi prioritas.
- Penataan ulang manajemen Dinas Pendidikan, termasuk audit proyek-proyek sebelumnya.
- Pembukaan jalur aduan guru dan kepala sekolah yang merasa dirugikan atau ditekan secara politis.
Pembenahan-pembenahan tersebut diharapkan dapat merubah wajah dunia pendidikan di Kabupaten Malaka menjadi lebih bersinar. Sebab sebagaimana dikatakan SBS: “Kami tidak ingin anak-anak Malaka jadi korban kebijakan yang keliru”.*(Tim)
