Malaka, Sakunar — Pemerintah menanggapi serius surat dari DPRD Malaka terkait pengaduan 13 desa seputar persoalan Pemilihan Kepala Desa (pilkades). Menjawab surat tersebut, pemerintah telah mengagendakan rapat klarifikasi bersama tim dan pihak pengadu.
Demikian disampaikan Bupati Malaka melalui Sekretaris Daerah, Ferdinand Un Muti, ketika dikonfirmasi Sakunar, Senin malam (28/11/2022).
Menurut Sekda, pemerintah melalui Dinas Teknis telah mengagendakan rapat klarifikasi pada senin besok. Rapat klarifikasi tersebut melibatkan pihak-pihak yang membuat pengaduan. Rapat klarifikasi tersebut diagendakan dilaksanakan di Panggung Dekenat Malaka pada Selasa, (29/11), Pukul 10:00 Wita.
“Terkait hal dimaksud (surat dari DPRD Malaka, red), sesuai laporan dari Kadis PMD bahwa sudah di agendakan untuk besok ada klarifikasi bersama dengan tim dan pihak yang mengadu,” jelas Ferdinan.
Ferdinand menambahkan, hasil klarifikasi tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Bupati Malaka. Selanjutnya, Bupati Malaka yang akan membuat keputusan terhadap beberapa desa yang melakukan pengaduan tersebut.
“Hasil klarifikasi seperti apa nanti akan dilaporkan kepada bapak Bupati dan membuat keputusan terhadap beberap desa yang melakukan pengaduan,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 13 desa yang terlibat dalam pilkades serentak 2022 mendatangi Kantor Dinas PMD dan Kantor DPRD Malaka, Senin (28/11). Kedatangan bakal calon dan massa pendukung tersebut guna melakukan aksi protes sekaligus membuat pengaduan atas proses penetapan calon kepala desa yang dinilia tidak transparan dan penuh rekayasa.*(JoGer)
