Jakarta, Sakunar — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) didesak segera melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLH) serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf). RDP tersebut dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban dan pertimbangan dua institusi tersebut terkait peran PT. FLOBAMOR dalam pengelolaan tarif masuk Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Provinsi NTT.
Desakan tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) melalui ketuanya, Gabriel Goa. Hal tersebut disampaikan Gabriel melalui rilis tertulis yang disampaikan kepada tim media ini, Senin (04/07/2022). Rilis KOMPAK Indonesia tersebut terkait adanya informasi penunjukkan PT. FLOBAMOR oleh Pemprov NTT untuk mengelola tiket masuk ke TNK.
“Kami mendesak DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, untuk meminta pertanggungjawaban terkait pengelolaan Taman Nasional Komodo yang tarifnya sangat mahal, yang ditangani PT. Flobamor yang diragukan publik terkait profesionalitas, integritas dan masih tersandung kasus-kasus yang sedang disorot publik NTT,” tulisnya.
Menurutnya, kebijakan Pemprov NTT dan Kemen KLH serta Kemenaprekraf menyerahkan pengelolaan tiket masuk TNK di bawah tugas dan tanggungjawab PT. Flobamor mengabaikan sorotan publik selama ini, terutama terkait catatan buruk management PT. Flobamor dalam mengelolah bisnis-bisnis Pemprov NTT.
“Parahnya lagi, saat ini sedang heboh di NTT publik mempertanyakan kinerja dan integritas PT. Flobamor yang masih jauh dari harapan publik. Publik mempertanyakan kinerja dan kemampuan jajaran PT. Flobamor mengelola tarif masuk Taman Nasional Komodo. Fakta membuktikan, bahwa ada usaha yang dikelola PT. Flobamor merugi dan ada juga kasus yang melilit, diduga kuat ada indikasi Tipikor (Tindak Pidana Korupsi),” tulisnya lagi dalam nada kritik.
Ketua KOMPAK Indonesia juga mendesak DPRD NTT untuk melakukan RDP dengan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dan Dinas Pariwisata NTT untuk meminta penjelasan resmi terkait pengelolaan tarif masuk TNK yang mahal, yang juga diduga akan dikelola oleh PT Flobamor.
“Kami mendesak KPK RI bekerjasama dengan BPK RI dan BPKP untuk melakukan audit investigatif terkait mega proyek Pariwisata Premium Labuan Bajo. Juga usaha-usaha lain PT. Flobamor yang selama ini jadi sorotan publik karena merugi dan yang diduga ada indikasi KKN,” tandas Goa.
Sebelumnya(04/07), sejumlah media (Arahntt.Com dan chanel youtube Citra News.Com) memberitakan tentang Pemprov NTT mempercayakan PT. Flobamor mengelola tiket masuk TNK, dan Komisaris Utama PT. Flobamor, Dr. Samuel Haning, S.H., MH juga menyatakan PT. Flobamor siap melakukan yang terbaik.
Namun pantauan tim media ini pada Selasa (05/07), isi pemberitaan tersebut (pada media yang sama telah dihapus, red), dan hanya tertinggal judulnya saja.
Hingga berita ini diturunkan, tim media ini belum mendapatkan informasi atau klarifikasi dari media-media dimaksud, terkait alasan pencopotan isi berita tersebut.*(JoGer/tim)
