Malaka, Sakunar — Penyerapan Anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 dilingkup Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Malaka tergolong rendah. Dari Total 37,7 Miliyar Rupiah yang dianggarkan, baru terserap 5,4 Miliyar atau dibawah 6 Persen.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Donatus Bere, SH saat ditemui awak media di kantor BPKSDM, Rabu (21/7) lalu mengatakan, dari total anggaran tersebut pemanfaatan dalam bidang kesehatan sebesar Rp 34,5 miliar lebih, penanganan dampak atau dukungan ekonomi Rp 149.560.000 dan bantuan sosial untuk mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir sebesar Rp 3 Miliar.
“Namun, realisasi dari Rp 37,7 miliar sampai saat ini baru mencapai 5,4 Miliar Rupiah lebih karena rencana anggaran belanja (RAB) dari masing-masing SKPD masih di riview oleh Inspektorat. Jika sudah fix maka bagian keuangan siap eksekusi sesuai dengan permintaan mereka”, ujarnya.
Sekda menambahkan, jika pandemi terus berlangsung maka pada tahun 2022 nanti Pemerintah Kabupaten Malaka berencana akan menganggarkan dana untuk penanganan covid-19 sebesar Rp 40 miliar.
“Ini masih dalam proses perencanaan tapi yang paling penting kita fokus penanganan yang sedang terjadi sekarang. Saya berharap mudah-mudahan Malaka tidak seperti di daerah lain seperti di DKI Jakarta”, lanjutnya.
Kondisi ini menuai berbagai respon negatif. Pasalnya kasus Covid-19 di Kabupaten Malaka terus naik. Selalu ada tambahan kasus baru tiap harinya.
Masyarakat berasumsi, terus bertambahnya angka positif Covid-19 tersebut akibat himpitan ekonomi dan kurang efisiennya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 akibat minimnya anggaran. Sementara, di lain sisi, anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan tersebut belum terserap dan masih dalam kas daerah.
“Kita baru tahu ada anggaran Miliyaran untuk penanganan Covid, termasuk untuk penanganan dampak atau dukungan ekonomi. Itu untuk apa saja? Yang pasti, saat ini kami masyarakat sedang terhimpit, baik secara ekonomi maupun sosial akibat pandemi ini. Harapannya, Pemda segera realisasikan anggaran tersebut agar kita bisa tertolong”, ujar Warga Kota Betun yang minta namanya tidak ditulis.*(BuSer/Tim)
