Sakunar.com – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa perbaikan sistem pendidikan kebidanan adalah bagian dari strategi besar untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya saat peresmian ‘Kerangka Pengembangan Kurikulum Pendidikan Kebidanan Indonesia’ yang menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan kebidanan dan memperkuat peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi di Indonesia pada Kamis (19/6/2026).
“Kalau kita mau memperbaiki agar profesi bidan lebih bagus dan wewenangnya lebih banyak, maka semua sistem harus berbasis data dan sistem yang solid,” tegas Menkes Budi melalui keterangan resminya Jumat (20/6/2025).
Ia pun menyoroti empat fokus utama dalam memperkuat peran bidan, yang harus didukung oleh kurikulum pendidikan yang baik, yakni:
1. Tertib Entri Data. Bidan perlu mendokumentasikan setiap proses persalinan lewat sistem Satu Sehat. Data yang tertib membantu menemukan akar masalah dan melindungi profesi bidan dari stigma yang tidak adil.
2. Peningkatan Kompetensi. Kurikulum harus mengikuti standar internasional supaya lulusan kebidanan siap menghadapi kondisi dunia nyata yang kompleks.
3. Rujukan yang Cepat dan Tepat. Bidan harus bisa mengklasifikasikan risiko dan segera merujuk pasien dengan risiko tinggi ke fasilitas kesehatan yang memadai.
4. Perluasan Peran Bidan. Bidan tak hanya hadir saat persalinan. Mereka juga berperan sejak masa pra-kehamilan, mendampingi bayi, dan memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.
“Bidan jangan hanya membantu melahirkan saja, tapi juga mengingatkan calon ibu sebelum kehamilan, mendampingi bayi setelah lahir, dan memastikan pertumbuhan anak berjalan optimal,” ujar Menkes Budi.
Ketua Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) Arianti Anaya menyampaikan bahwa pendidikan kebidanan yang kuat adalah kunci untuk mencetak bidan yang tidak hanya cakap secara klinis, tetapi juga mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif dalam sistem layanan kesehatan.
“Bidan harus menjadi ujung tombak dalam transformasi layanan primer, terutama dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir yang masih tinggi di Indonesia,” tegas Arianti.
Lanjutnya, kurikulum ini bukan hanya soal dokumen formal, tapi tentang menciptakan kerangka pendidikan yang relevan, fleksibel, terus berkembang sesuai kemajuan zaman, dan sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan dan teknologi.
Menurutnya, KKI sebagai badan regulator memiliki mandat untuk memastikan mutu seluruh tenaga kesehatan, termasuk bidan. Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, KKI bekerja erat dengan kolegium dari setiap disiplin ilmu.
Dalam konteks ini, Kolegium Kebidanan menjadi motor utama penyusunan kurikulum berbasis standar global yang kini diluncurkan.
“Kami berharap kolaborasi ini bisa terus berlanjut, karena effort untuk memperbaiki sistem sangat besar,” kata Arianti.*(infopublik.id)
