SBS Dan Pembangunan Di Bidang Kesehatan; Sehat Itu Mahal
Sehat itu mahal. Kalimat sederhana ini mau menunjukkan bagaimana untuk memulihkan kesehatan karena penyakit bisa menguras banyak uang. Karena itu, sebisa mungkin, setaip orang berusaha menghindar dari apa yang disebut sakit. Namun, ketika penyakit itu datang, tidak ada pilihan lain untuk tetap bertahan hidup, kecuali berobat.
dr. Stefanus Bria Seran, MPH (SBS) sewaktu menjabat Bupati Malaka sering katakan, ada 3 masalah finansial yang timbul ketika seseorang jatuh sakit.
Pertama, yang bersangkutan tidak bisa mendapat penghasilan karena tidak bisa kerja; kedua, orang-orang dekat atau keluarganya tidak bisa menghasilkan uang karena harus mengurus atau merawat dia; dan yang ketiga adalah orang tersebut dan keluarganya harus mengeluarkan uang untuk berobat.
Atas dasar pemikiran tersebut, ketika masyarakat Malaka memberinya kepercayaan untuk menjadi nahkoda bagi kabupaten baru lahir, salah satu hal yang timbul dalam benak SBS, selain “memberi mereka makan’ (baca: SBS dan RPM), adalah bagaimana mengupayakan agar masyarakat yang sehat tetap sehat, yang sakit gampang mendapatkan pelayanan kesehatan dan meringankan beban masyarakat ketika sakit.
Penataan pelayanan di bidang kesehatan, mulai dari Sumber Daya Manusianya: tenaga medis dan paramedis) hingga sarana dan prasarana.
Kita mulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat 1, hingga tahun terakhir kepemimpinan SBS di Kabupaten Malaka (2020), 20 Puskesmas di Kabupaten Malaka semua sudah memiliki tenaga dokter.
Dari 20 Puskesmas tersebut, 19 Puskesmas sudah terakreditasi. Sedangkan akreditasi 1 puskeskmas lainnya, yakni Puskesmas Alkani sempat tertunda karena pandemic Covid-19.
Dari segi prasarana, 7 dari 20 Puskesmas di Malaka memiliki gedung standar puskesmas. Yang lain akan terus dicicil pembangunannya.
Kabupaten Malaka sendiri memiliki sebuah Rumah Sakit, yakni Rumah Sakit Umum Penyanggah Perbatasan (RSUPP) Betun. Sejak SBS memimpin Malaka, rumah sakit ini terus dibenahi, baik dari segi SDM (dokter dan dokter spesialis), sarana dan prasarananya. Maka tidak heran, RSUPP Betun terakreditasi Bintang Lima Paripurna.
“Tujuan kebijakan pembangunan di bidang kesehatan adalah bahwa rakyat Malaka tidak boleh mencari pelayanan kesehatan di daerah lain karena di Malaka sudah ada pelayanan yang lebih baik”, ungkap SBS suatu waktu.
Lalu, bagaimana kalau warga Malaka sakit? SBS punya kebijakan yang banyak menuai protes dari orang yang tidak mengerti, tetapi sangat bermanfaat bagi seluruh rakyat Malaka tanpa kecuali. Berobat bayar pakai foto copy KTP.
Ini kebijakan yang sangat menolong rakyat, walau oleh sebagian kalangan dianggap tidak mendukung program nasional JKN-KIS. SBS bilang, kebijakan ini menyelamatkan banyak uang rakyat Malaka karena kalau tidak dipakai, uang itu kembali ke kas daerah dan bisa dimanfaatkan lagi.
Lagipula, hemat saya, kalau rakyat didaftarkan JKN-KIS oleh pe merintah, maka rakyat yang tidak terdaftar tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan tanpa bayar.
Sementara, kebijakan berobat hanya dengan menunjukkan KTP ini merangkul seluruh rakyat Malaka, yang dibuktikan status rakyat Malakanya dengan kepemilikan E-KTP.
Kebijakan berobat gratis ini dinikmati manfaatnya oleh hampir seluruh rakyat Malaka, kecuali oleh mereka yang sudah dicover jaminan kesehatan lain. Rakyat berobat, pemerintah dan DPRD alokasikan anggaran untuk bayar. Malah, bukan hanya di Fasilitas Kesehatan yang ada di Malaka.
Kebijakan ini berlaku juga ketika rakyat Malaka berobat di RSUD Atambua dan RSUD W.Z Yohanes.*****
