BETUN, Sakunar –– Perkembangan (progres) kerja pembangunan gedung RS Pratama Malaka di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku pada 30 hari kedua tambahan waktu (adendum) mengalami tambahan 0 (Nol) persen.
Dengan demikian, progres pembangunan gedung senilai Rp44.950.000.000 tersebut masih tetap di angka 78,014 persen. Angka ini masih sama persis dengan kondisi di akhir 30 hari pertama adendum, yaitu 30 Januari 2024.
Demikian disampaikan Kontraktor Pelaksana, melalui Site Manager (Maneger Lapangan), Alex Manurung, ketika ditemui sakunar.com di lokasi, Sabtu (02/03/2024).
“Kondisinya masih tetap sama dengan yang terakhir. Itu di 78 persen,” ungkap Alex, yang kala itu ditemani Johan, salah satu Konsultan Pengawas.
Tidak bertambahnya presentase progres ini menimbulkan tanda tanya besar. Dan pada akhirnya, kondisi ini memperkuat dugaan bahwa angka 75 persen yang dimunculkan di akhir masa kontrak kerja, yaitu 31 Desember 2023, sesungguhnya manipulasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Hendri Melki Simu, ketika dikonfirmasi sakunar.com di Betun, Sabtu (02/03/2024).
“Ya aneh saja, masa secara fisik ada perubahan, tetapi presentase tidak berubah. Ini memperkuat dugaan bahwa angka-angka yang dimunculkan sebelumnya itu manipulasi,” ujar Ketua Komisi III.
Terutama, kata dia, angka 75 persen yang dimunculkan di akhir masa kontrak itu diduga kuat dimanipulasi.
“Apalagi, ditambah dengan fakta bahwa kita dari Komisi III minta rincian bobot per item pekerjaan, tapi sampai sekarang PPK belum kasi itu,” lanjut Hendri Melki Simu.
Ketua Komisi III menandaskan, sejak awal pihaknya tidak yakin dengan laporan PPK soal progres 75 persen. Pihaknya menduga, angka tersebut sengaja dimanipulasi oleh PPK atau pihak tertentu untuk bisa mencairkan anggaran 75 persen.
“Ini dugaan kita. Bahwa angka 75 persen tersebut sengaja dimanipulasi untuk mencairkan anggaran 75 persen. Maka kita minta supaya PPK memberikan rincian bobot per item pekerjaan. Tapi sampai sekarang belum diserahkan.
Terkait ini, Ketua Komisi III mengatakan, pihaknya akan kembali memanggil Dinas Kesehatan dan PPK dalam waktu dekat untuk membahas masalah ini.
Komisi III juga akan mendorong supaya dilakukan Audit Investigatif terhadap pekerjaan ini, untuk memastikan apakah laporan dari PPK selama ini benar atau tidak.
“Jika nanti terbukti bahwa ada rekayasa atau yang tidak beres di situ, maka kita akan dorong ke APH untuk diproses,” tutupnya.
Diberitakan sebelumnya, pada akhir masa kontrak, yaitu 31 Desember 2023, Yovita Roman selaku PPK melaporkan bahwa progres pekerjaan RS Pratama 75 persen.
Laporan PPK ini memantik reaksi dari beberapa pihak, termasuk Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, lantaran fisik di lapangan diduga belum mencapai 75 persen. Ini bukannya tanpa alasan. Pasalnya, terpantau di lapangan, baru tampak rangka tiang dari baja.
Saat itu, PPK melaporkan pula bahwa kontraktor pelaksana diberi kesempatan (waktu tambahan/ adendum) selama 90 hari kalender.
Setelah 30 hari pertama adendum tersebut, yakni setelah 30 Januari 2024, kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas memberikan informasi kepada sakunar.con bahwa progres bertambah 3 persen, sehingga menjadi 78 persen.
Secara fisik, memang terpantau ada perubahan. Bagian belakang gedung sudah mulai dipasang dinding dan atap. Dengan demikian, tambahan 3 persen dinilai wajar.
Namun sangat mengejutkan, ketika setelah 30 hari kedua adendum, disampaikan informasi bahwa secara presentase belum ada tambahan. Dengan kata lain, dalam 30 hari kedua masa adendum ini progres pekerjaan tersebut Nol Persen.
Padahal, secara fisik, terpantau ada perubahan yang cukup signifikan di lapangan. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar, ada apa dibalik semuanya ini?
Sayangnya, Yovita Roman selaku PPK belum berhasil dikonfirmasi sakunar.com hingga berita ini diturunkan.*****
