Malaka, Sakunar — Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka mempertanyakan penghitungan presentase pembangunan Rumah Sakit (RS) Pratama Malaka.
Pertanyaan tersebut disampaikan Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke lokasi pembangunan RS Pratama di Desa Lamea, Kecamatan Wewiku, Jumat (12/01/2024).
“Ketika melihat progres yang seperti ini, kami bingung dengan penghitungan presentase (75 %, red) ini,” ujar Ketua Komisi III, Hendri Melki Simu, kepada Kontraktor Pelaksana dan Pengawas.
Sebab, menurut dia, jika realisasi seperti ini dikatakan 75 persen, maka beberapa item pekerjaan tersisa sangat kecil bobotnya.
“Kalau baru rangka tiang seperti ini sudah 75 persen, maka pekerjaan atap berapa persen, pekerjaan dindinh berapa persen, pekerjaan lantai berapa persen, dan pekerjaan plafon berapa persen dan lain-lainnya bagaimana?”, lanjut Ketua Komisi III.
Terkait ini, Konsultan Pengawas dari CV Disen Consultan, Yohanes Klau menjelaskan, yang membuat presentase realisasi menjadi besar adalah material on site.
“Di dalam kontrak kerja diatur, bahwa material produksinya itu ada di pabrik. Dikirim sampai ke lokasi ada nilainya itu 40 sampai 70 persen. Itu ada diatur dalam kontrak. Makanya muncul angka sampai 75 koma sekian persen. Karena produk di pabrik sudah kirim sampai di lokasi,” jelasnya.
Sementara, Site Manager (Manajer Lapangan) PT. Multi Medika Raya, Alex Manurung selaku Konsultan Pelaksana menjelaskan, bobot pekerjaan terbesar adalah pekerjaan baja.
“Bobot yang dominan di sini adalah pekerjaan baja ringan. Ada di sekitar 30 an persen lah,” jelas Alex.
“Sedangkan ini pun terjadi disestimatic. karena lantai ini sendiri, dari 500 kubik yang ada di volume itu menjadi hanya 100 kubik. Jadi pencapaian itu bukan hanya terpasang. Jadi kita masih bergerak di MC 100. Ini kan masih MC 0. Masih bergerak ini. Diestimasi terus. Jadi diukur, diawasi oleh konsultan pengawas, tim ahli dan tim teknis, kita melakukan pengukuran kembali, berapa MC 100nya nanti,” lanjut dia.
Alex juga mengakui, jika bobot atau presentase sisa pekerjaan yang ada sangat kecil. Karena, bukan hanya riil yang terpasang, tetapi material on sitenya.
“Itu seauai dengan hasil rapat dan peraturan yang ada. Kesepakatan,” jelas dia.
Terkait kendali di lapangan, Alex mengakui adanya kesulitan dengan waktu yang sempit.
“Memang menyulitkan dengan waktu yang sempit ini. Dan bagaimana di awal pekerjaan ini. Sesuai yang bapak ceritakan itu, sesuai pak. Soal lahan. Jadi terjadilah penumpukkan material. Kita benar – benar nggak bisa manufer. Ini sudah dikelilingi material semua. Sampai di luar juga ada material”, lanjut dia.
Terpantau, Komisi III DPRD Malaka yang ikut dalam kunker tersebut adalah Ketua Komisi III, Hendri Melki Simu (FPG), Raymundus Seran Klau (FPG) dan Robert Taruk (FPKB).
Untuk info, kunker Komisi III DPRD Kabupaten Malaka ke lokasi pembangunan RS Pratama tersebut, berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan tersebut. Diketahui, pembangunan RS Pratama melewati batas kontrak kerja, yang sudah berakhir pada 31 Desember 2023.*(JoGer)
