Dua bulan sudah dr. Stefanus Bria Seran, MPH dan Hendri Melki Simu, A.Md atau yang akrab dengan tagline SBS-HMS resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Malaka, setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
Dalam rentang waktu dua bulan tersebut, SBS dan HMS telah melakukan beberapa perombakan sebagai pembuka jalan untuk mempersiapkan tim kerjanya di birokrasi, yang diharapkan punya kecakapan dan integritas serta loyalitas sehingga mampu mendukung karya pengabdian SBS-HMS sesuai visi dan misi yang diemban.
Di bidang kesehatan, misalnya, sudah dimulai dengan pengangkatan nahkoda baru untuk Rumah Sakit Umum Penyanggah Perbatasan (RSUPP) Betun. dr. Oktelin Kaswadie, yang pernah membawa RSUPP meraih akreditasi bintang 5 paripurna, kembali diangkat menjadi direktris RSUPP. Kepala baru untuk beberapa puskesmas pun diangkat. Demikian pula sekretaris pada dinas kesehatan.
Perombakan personil di bidang kesehatan ini mungkin masih akan dilakukan dalam waktu dekat ini, sampai akhirnya ditemukan formula yang tepat sebagai suatu team work (tim kerja) yang solid, yang mampu mewujudkan cita-cita pembangunan di Kabupaten Malaka sesuai visi dan misi SBS-HMS. Demikian pula di bidang-bidang lain, semisal di bidang pemerintahan desa dan di bidang pendidikan.
Untuk yang terakhir ini (bidang pendidikan), tengah berkembang rumor, bahwasanya akan ada pelantikan kepala sekolah baru untuk tingkat SD dan SMP dalam waktu dekat. Bahkan, rumor tersebut diperkuat dengan adanya pengakuan beberapa oknum guru tertentu bahwa dirinya sudah mendapat sinyal kuat untuk dilantik menjadi kepala sekolah. Hal ini pun membuat rumor tentang pengangkatan kepala sekolah baru akhirnya berkembang menjadi kecemasan dan kekhawatiran di kalangan akar rumput.
Ada kecemasan dan kekhawatiran akan kemunduran satuan pendidikan (baca: sekolah) tertentu jika oknum-oknum yang mengaku mendapat sinyal kuat tersebut benaran dilantik menjadi kepala sekolah. Kecemasan dan kekhawatiran ini pun bukannya tanpa alasan.
Beberapa oknum yang mengaku mendapat sinyal kuat untuk dilantik menjadi kepala sekolah tersebut pernah menjabat kepala sekolah sebelumnya, walaupun secara administrasi tidak memenuhi syarat. Misalnya secara akademik tidak sarjana dan pangkat golongan tidak memenuhi. Lebih celaka, beberapa diantara oknum-oknum tersebut melakukan pelanggaran seperti salah mengelola dana BOS sehingga harus berurusan dengan Inspektorat Daerah, bahkan disanksi pembinaan di dinas pendidikan.
Atas dasar itu, dimaklumi jika ada kecemasan dan kekhawatiran di akar rumput. Ada kecemasan dan kekhawatiran, jangan-jangan pemerintahan SBS-HMS akan ternoda oleh adanya pengangkatan kepala sekolah tanpa memperhatikan kualifikasi dan rekam jejaknya.
Namun kecemasan dan kekhawatiran tersebut sedikitnya terobati, mengingat SBS dan HMS adalah dua sosok pemimpin yang cakap, berintegritas dan paham akan birokrasi. Maka ada optimisme bahwa SBS dan HMS bakal mengangkat kepala sekolah (juga kepala lain) sesuai prinsip ‘The right man in the right place’ atau menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat.
Ada pula optimisme bahwa SBS dan HMS bakal mengangkat kepala sekolah dengan memperhatikan kualifikasi dan rekam jejaknya. Karena SBS dan HMS Cakap dan berintegritas, maka ada oprimisme bahwa SBS-HMS tidak akan terjebak dalam fanatisme politik sempit, yang mana mengangkat kepala hanya karena balas jasa politik semata.
Akhirnya, ada optimisme bahwa karena SBS dan HMS itu cakap, berintegritas dan paham birokrasi, maka ada optimisme bahwa SBS-HMS bakal mengangkat kepala yang punya kecakapan, kapasitas dan loyalitas untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sesuai visi dan misi SBS-HMS. Salam.*(Redaksi)
