Scroll untuk baca artikel
MalakaSeputar NTT

Banjir Benenai Kepung 7 Desa Di Malaka; Pemerintah Tahu Tapi Tidak Mau Buat?

165
×

Banjir Benenai Kepung 7 Desa Di Malaka; Pemerintah Tahu Tapi Tidak Mau Buat?

Sebarkan artikel ini

BETUN, Sakunar –– Banjir luapan Sungai Benenai menggenangi sedikitnya 7 desa di wilayah hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Benenain, pada malam hari peralihan hari Sabtu ke Minggu (28 ke 29/12/2024). 7 desa dimaksud adalah Desa Oanmane, Desa Sikun dan Desa Motaain di Kecamatan Malaka Barat, Desa Lawalu, Desa Fahiluka dan Desa Naimana di Kecamatan Malaka Tengah, serta Desa Forekmodok di Kecamatan Weliman.

Banjir luapan Sungai Benenai di penghujung Tahun 2024 tersebut ditengarai terjadi akibat belum rampungnya pembangunan tanggul penahan di wilayah hilir Sungai Benenai.

Demikian diungkapkan beberapa warga terdampak banjir, yang djumpai terpisah di beberapa desa terdampak banjir, Minggu (29/12/2024).

“Selama tanggul itu belum selesai (rampung, red) maka hujan sedikit saja di gunung sudah bisa memicu banjir di sini. Maka kami minta supaya pemerinrah perhatikan hal ini. Ini masalah serius,” ujar warga.

Baca Juga:  Kepsek SMP N 1 Malaka Barat Sikat Wartawan Saat Dikonfirmasi Berita "Kumpul Uang"

Warga di wilayah Aintasi menyebutkan, pembangunan tanggul baru sampai di titik Manumuti Brubit menyebabkan banjir kiriman meluap dan menggenangi wilayah Aintasi. Demikian juga di wilayah Malaka Barat, pembangunan tanggul baru sampai di titik Desa Oanmane sehingga menyebabkan banjir luapan pada 2 desa, yakni Oanmane dan Sikun.

Masyarakat terdampak banjir yang minta namanya tidak dikorankan yakin pemerintah tahu apa yang sedang dikeluhkan dan dibutuhkan masyarakat saat ini terkait banjir. Namun demikian, masyarakat mengaku heran karena pemerintah tak kunjung mau mengatasi permasalahan yang ada.

“Ibarat kata, pemerintah sudah tahu sebabnya tetapi hahya bisa nonton saja, tidak mau buat sesuatu untuk selamatkan rakyat,” tambah warga.

Baca Juga:  Diduga Sarat Manipulasi, Ketua Komisi III DPRD Malaka Desak Opname Ulang Rumah Bantuan Seroja

Dijumpai terpisah di Betun, Minggu (29/12/2024), Kepala Dinas PUPR Kabupaten Malaka, Paul Miki mengaku tidak ada alokasi anggaran untuk penbangunan tanggul penahan sungai Benenai pada APBD 2025.

Karena itu, dapat dipastikan, bahwa pemerintahan Kabupaten Malaka dibawah kepemimpinan SN-KT tidak akan melanjutkan pembangunan tanggul penahan Benenanai dipenghujung masa jabatannya.

Hal ini membenarkan kata-kata masyarakat terdampak banjir, bahwa sesungguhnya pemerintah sudah tahu penyebab bencana banjir yang selalu mengusik rakyat sqban tahun, tetapi tidak bisa atau tidak mau melakukan sesuatu.

Sikap pemerintah ini menuai kritik dari wakil rakyat di lembaga DPRD Kabupaten Malaka. Ketua Fraksi Partai Golkar, Maria Fatima Seuk Kain, S.Sos misalnya, minta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malaka segera menyelesaikan pembangunan tanggul penahan sungai Benenai di bagian hilir, termasuk yang melintasi wilayah Aintasi.

Baca Juga:  Bersama Ribuan Pendukung, Caleg Perempuan Milenial Partai Golkar Malaka Ini Menuju Pileg 14 Februari

“Solusi untuk mengatasi banjir luapan sungai Benenai di wilayah Aintasi ini adalah menyelesaikan pembangunan tanggul penahan. Maka kita minta supaya pemerintah segera menyelesaikan pembangunan tanggul di wilayah hilir,” ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Malaka, Maria Fatima Seuk Kain, S.Sos, ketika dikonfirmasi sakunar.com Minggu Siang (29/12/2024).

Ketua Komisi III DPRD Malaka ini mengatakan, pihaknya akan terus mengawal supaya pemerintah serius memperhatikan hal-hal yang sangat dibutuhkan rakyat, termasuk tanggul penahan sungai Benenai.

Dirinya berharap, pemerintahan SBS-HMS yang akan segera mengambilalih pemerintahan di Malaka dalam waktu dekat memberikan atensi penuh pada pembangunan infrastruktur pencegahan dan penanganan bencana sebagai salah satu program kerja prioritas.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *