JAKARTA — Kurikulum Merdeka Belajar yang saat ini sedang digunakan di negara kita dinilai tidak cocok diterapkan secara nasional di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Tokoh Nasional yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), saat menghadiri acara peluncuran buku di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (10/10/2024).
“Saya bicara bahwa kurikulum merdeka tuh enggak cocok untuk secara nasional. Bisa dilaksanakan terbatas untuk sekolah, satu dua sekolah,” kata JK.
Menurut dia, kurikulum merdeka belajar sulit diterapkan karena banyak daerah di Indonesia yang memiliki sekitar 40 murid dalam satu kelas yang ditangani oleh hanya satu guru.
JK lantas menyinggung kesejahteraan guru yang belum terjamin sehingga menurutnya mustahil guru tersebut mampu memerdekaan 40 orang anak didiknya.
“Tapi di daerah-daerah yang muridnya 40 orang satu kelas satu (guru) gajinya Rp5 juta. Bagaimana bisa kasih merdeka?” tuturnya.
JK pun menilai kurikulum itu tidak memberikan motivasi bagi para murid untuk berkompetisi karena meniadakan sistem pemeringkatan atau ranking.
“Pendidikan harus reward and punishment (hadiah dan hukuman), kalau hanya semua reward (hadiah) tidak akan pernah tejadi disiplin. Semua naik kelas. Jadi belajar tidak belajar dia naik kelas,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia berpesan agar Menteri Pendidikan di era pemerintahan Prabowo Subianto kelak haruslah orang yang paham dengan dunia pendidikan.
“Ya (harapannya Menteri Pendidikan) yang mengerti pendidikan dengan baik untuk memajukannya, kalau memajukannya harus mengerti,” tandas JK.(*)
