BETUN, Sakunar — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si mengaku pernah diberi uang senilai 48 Juta Rupiah. Sekda mengaku, uang tersebut adalah honor Tim Monitoring Proyek Rumah Bantuan Seroja selama setahun.
Namun demikian, Sekda Malaka mengaku menolak uang tersebut, lantaran nilanya yang terlalu fantastis (besar).
Hal tersebut disampaikan Sekda Malaka, Ferdinand Un Muti, S.Hut, M.Si, kepada Victorynews. id (tim investigasi) di ruang kerjanya, Kamis (27/04/2023).
“Dan uang itu saya tolak. Karena saya takut besok lusa ada masalah dan saya tidak bisa mengembalikan uang senilai itu. Kalau 12 juta rupiah mungkin saya bisa kembalikan, tapi 48 juta rupiah saya mau ambil uang dari mana,” ungkap Sekda Malaka.
Sekda Malaka mengatakan, honor Tim Monitoring Proyek Rumah Bantuan Seroja di Kabupaten Malaka tersebut diberikan kepada para pejabat dalam tim sesuai golongan atau jabatan.
“Jadi ada yang dapat insentif 2 juta rupiah per bulan dan ada yang 4 juta rupiah per bulan selama satu tahun, ” jelas Sekda.
Sekda Malaka mengakui, dirinya sudah menerima uang monitoring selama tiga bulan yaitu dari bulan Oktober senilai 4 juta rupiah, November 4 juta rupiah dan Desember 2022 lalu sebesar 4 juta rupiah.
“Jadi, total dalam tiga bulan itu senilai Rp 12 juta. Dan tiga bulan itu haknya saya,” ungkap Sekda Malaka.
Pernyataan Sekda Malaka tersebut menguatkan dugaan bahwa dana pendampingan Seroja senilai 2,8 Miliar Rupiah dari APBD Kabupaten Malaka dibagi-bagikan kepada para pejabat.
Namun, pernyataan Sekda Malaka serta dugaan bagi-bagi dana pendampingan kepada para pejabat ini dibantah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. Gabriel Seran, MM, Senin (31/7/2023).
Menurut Gabriel, dana pendampingan senilai 2,8 Miliar tersebut tidak semuanya diperuntukkan bagi honor Tim Monitoring. Ia membantah kalau dana 2,8 M tersebut dibagi-bagikan kepada pejabat yang masuk dalam Tim Monitoring.
“Siapa bilang dana itu dibagi-bagi ke pejabat tinggi Malaka. Jadi, jangan dilihat dari jumlahnya karena dana itu sudah ada posnya masing-masing,” jelas Gabriel.
Pos anggaran yang dimaksud Gabriel antara lain, konsultan perencanaan, konsultan pengawasan, untuk perjalanan penunjang dalam daerah dan luar daerah, ATK, makan-minum, dan honor untuk tim monitoring dan pendamping.
“Jadi memang jumlahnya besar tapi itemnya banyak toh adik.Kemudian, dalam proses pendampingan hanya Dinas teknis terkait saja yang terlibat jadi tidak semua Dinas,” jelas Gabriel.
Ketika disinggung soal kinerja tim monitoring dan pendampingan, Gabriel menjelaskan, tim monitoring tersebut bekerja secara diam-diam alias senyap. Tim monitoring tersebut bekerja tanpa memberitahukan kepada siapa-siapa.
“Tim itu kalau turun mereka tidak beritahu kepada siapa-siapa. Ya, dalam perjalanan kalau dia mau monitoring kegiatan, silahkan,” kata Gabriel.
Honor yang diberikan kepada pejabat yang masuk dalam tim ‘senyap’ tersebut, lanjut Gariel, diberikan sesuai standar.
“Kita tidak kasih honor sesuai dengan kita punya mau. Saya rasa standar honor paling tinggi itu Bupati yaitu dalam sebulan sekitar Rp 1 juta lebih atau Rp 2 juta. Sedangkan pejabat lainnya itu hanya ratusan ribu, ” bebernya.
Selain Bupati Malaka, Gabriel melanjutkan, honor diberikan juga kepada beberapa pejabat yang masuk dalam tim ‘senyap’ tersebut. Mulai dari Wakil Bupati (Wabup) Malaka, Sekda, Asisten hingga kepala dinas (Kadis).
“Yang paling tinggi itu Bupati. Pak Bupati saja puluhan juta. Itupun ada dua pos dimana sebagai kepala daerah dia punya hak untuk monitoring. Selain itu, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan para Asisten. Sementara Dinas teknis terkait itu hanya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Bappeda, Keuangan, Inspektorat, Dinas PMD dan Dinas Sosial,” kata Gabriel.(*)
