BETUN, Sakunar — Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Kabupaten Malaka ternyata telah mewanti-wanti Pemerintah soal pembangunan tanggul penahan Sungai Benenai di Desa Oanmane, Kecamatan Malaka Barat.
FPG menyampaikan hal tersebut dalam Pemandangan Umum atas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah, yang disampaikan dalam Sidang Pembahasan APBD 2024, Rabu (22/11/2023).
Dalam kesempatan tersebut, FPG minta pemerintah segera membangun tanggul penahan daerah aliran Sungai Benenai di Desa Oanmane.
Permintaan tersebut merespon keluhan masyarakat Desa Oanmane yang disampaikan lewat media beberapa waktu lalu. Masyarakat mengeluh, lantaran daerah tersebut menjadi langganan banjir luapan Sungai Benenai.
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah agar tanggul di Desa Oanmane supaya segera dianggarkan untuk dikerjakan guna melindungi masyarakat dari banjir bandang,” demikian pemandangan umum FPG.
Namun, terhadap pemandangan umum FPG tersebut, pemerintah tidak menjawab secara tegas, apakah usulan pembangunan tanggul di Desa Oanmane tersebut dialokasikan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024.
Dalam Tanggapannya atas Pemandangan Umum FPG tersebut, Kamis (23/11/2023),
Pemerintah menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedang berada dalam kondisi dilematis, lantaran keterbatasan anggaran.
“Pemerintah bersama bapak/ ibu Dewan yang terhormat berada pada suatu kondisi dilematis, diantara keinginan untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya kepada perangkat daerah dan keterbatasan anggaran yang telah kita bahas bersama”, lanjut pemerintah dalam tanggapan tersebut.
Sementara, masyarakat Desa Oanmane, melalui Kepala Desa Oanmane, Norbertus Nahak, S.Sos, Kamis (09/11/2023) mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan atensi pemerintah untuk membangun tanggul di hilir Sungai Benenai yang melintasi desa tersebut.
Pasalnya, kata Norbertus, wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir luapan Benenai saban tahun, lantaran aliran Sungai Benenai di wilayah tersebut nyaris tidak bertebing.
Akibatnya, lanjut Norbertus, tidak hanya kenyamanan masyarakat saja yang terganggu oleh banjir tetapi aktivitas pembangunan di desa juga ikut terganggu.
Norbertus mencontohkan, pemerintah desa menjadi ragu-ragu untuk membenahi infrastruktur jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang ada karena bakal tertimbun sedimen banjir.
Padahal, kata Norbertus, infrastruktur jalan sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk mobilisasi orang dan hasil kebun.
“Tetapi kalau misalnya pemerintah sudah bangun tanggul, maka akan ada manfaat ganda. Selain untuk melindungi maayarakat dan wilayah tersebut dari banjir, tanggul juga bisa jadi alternatif akses jalan,” ungkap Norbertus.*****
