Scroll untuk baca artikel
Nasional

Termasuk NTT, 13 Provinsi Ini Punya Kemiskinan Ekstrem Tertinggi

689
×

Termasuk NTT, 13 Provinsi Ini Punya Kemiskinan Ekstrem Tertinggi

Sebarkan artikel ini

JAKARTA, Sakunar — Sebanyak 13 provinsi tercatat memiliki angka kemiskinan ekstrem tertinggi di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mencatat, angka kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,12 persen per Maret 2023.

Sedangkan tingkat kemiskinan ekstrem di 13 provinsi tersebut berada di atas level 1,12 persen.

Baca Juga:  Sabtu 03 Mei 2025, BMKG: Wilayah NTT Masih Diguyur Hujan 

Demikian dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono, dikutip dari CNN Indonesia, Terbit Selasa (05/03/2024).

Nunung menyebut, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan ekstrem paling tinggi di Indonesia.

“Tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi di Provinsi Papua 7,67 persen dan terendah di Kalimantan Timur 0,10 persen,” kata Nunung di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Senin (04/04/2024).

Baca Juga:  BMKG Buka Pendaftaran CPNS, Beberapa Daerah Termasuk NTT Prioritas

Adapun 13 provinsi di Indonesia yang tingkat kemiskinan ekstrem berada di atas 1,12 persen, yakni Papua, Papua Barat, NTT, NTB, Maluku, Gorontalo, Bengkulu, Aceh, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Lampung, Sumatera Selatan, dan Yogyakarta.

Nunung menuturkan pihaknya sudah diberikan tugas untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada tahun ini. Menurutnya, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengatasi masalah itu.

Baca Juga:  Polda NTT Lirik Proyek Bantuan Seroja 57,5 M Di Malaka, PPK Pernah Bilang Pejabat Ini Terima Honor Paling Besar 

Beberapa di antaranya optimalisasi upaya penciptaan lapangan kerja atau akses terhadap pekerjaan, peningkatan kapasitas SDM dan UMKM, serta peningkatan akses terhadap pembiayaan melalui pendekatan graduasi ataupun dukungan terhadap program lintas kementerian/lembaga.

“Namun, catatan penting, bahwa tidak mungkin untuk menangani kemiskinan yang multidimensi itu hanya satu program saja. Jadi harus komprehensif, sama-sama,” ujar Nunung.*****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *