BETUN, Sakunar —– Para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Malaka memberikan peeingatan keras kepada Dinas PUPR, dalam hal ini Bidang Bina Marga soal pekerjaan jalan Ruas Talimetan – Wehae, senilai Rp9.785.521.609,01 atau sekitar 9,78 M.
Beberapa anggota DPRD Malaka, yang berhasil dikonfirmasi sakunar.com, menekankan 2 point penting, yang harus diperhatikan Dinas PUPR terkait pekerjaan jalan yang dikerjaan CV Claudia pada TA 2023 ini.
Anggota DPRD Malaka dari Fraksi PDI Perjuangan asal Dapil Malaka III, Ronaldo Asury, misalnya, minta agar Dinas PUPR menunda PHO pekerjaan jalan tersebut.
Selain itu, Dinas PUPR diminta untuk melakukan uji laboratorium lagi terhadap material yang digunakan dalam pekerjaan jalan tersebut.
“Pada prinsipnya jangan di-PHO dulu karena jalan itu baru dibangun tapi sudah tambal sulam. Kemudian ada retak-retak lagi, terlebih saluran itu temboknya pecah semua,” tandas Ronaldo Asury kepada sakunar.com di Nurobo, Kamis (08/02/2024).
“Dan kalau bisa tes laboratorium ulang terhadap material yang dugunakan. Kemudian perlu dicek pula, semen dengan pasir sesuai dengan juknis atau tidak,” lanjut Asury.
Untuk itu, kata Asury, sebagai anggota DPRD, dirinya meminta agar pemerintah turun ke lokasi dan melihat sendiri kondisi riilnya seperti apa.
“Tentu sebagai anggota DPRD, saya meminta kepada pemerintah turun melihat dulu. Masa jalan yang baru dibangun sudah ada yang retak, ada yang pecah, lalu tenbok penahannya sudah pecah. Material dibawah dari mana?,” tandas politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Hendri Melki Simu menyampaikan peringatan yang sama.
Menurut Ketua Komisi III, Dinas PUPR harus meminta CV Claudia selaku kontraktor pelaksana harus membenahi pekerjaan tersebut, sebelum dilakukan serah terima pertama (PHO).
Ketua Komisi III DPRD Malaka, Hendri Melki Simu mengatakan hal tersebut kepada sakunar.com di Betun, Kamis (08/02/2024).
“Jika kondisi jalan tersebut benar seperti yang didokumentasikan wartawan lewat foto dan video ini, maka kami minta supaya Dinas PU melalui PPK tunda dulu PHO,” jelas Ketua Komisi III.
Hendri Melki Simu, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar ini meminta, agar Dinas PU tidak terburu-buru untuk melakukab PHO terhadap pekerjaan yang nyatanya masih berantakan.
“Kami minta supaya jangan buru-buru PHO. Minta kontraktor untuk perbaiki terlebih dahulu. Pekerjaan miliaran rupiah kok, hasilnya seperti ini,” tandas Hendri Melki Simu.
Hendri Melki Simu menambahkan, sejak awal dirinya sudah menduga bahwa material yang digunakan dalam pekerjaan tersebut kurang bagus kualitasnya.
Dia mencontohkan, pasangan coran semen yang terkelupas, boleh jadi karena kualitas pasir yang digunakan kurang bagus, atau karena campuran semennya kurang bagus.
Terpisah, Anggota Komisi III DPRD Malaka, Raymundus Seran Klau pun mengatakan hal yang sama.
“Yang namanya PHO itu kalau barangnya sudah beres. Kalau belum beres untuk apa dipaksa,” tandas Raymundus.
Raymundus juga mempertanyakan kualitas jalan jika aspal tersebut dibiarkan tambal sulam seperti yang terjadi saat ini.
“Kalau mau belajar dari pengalaman, hotmix Boas – Halilulik itu, titik-titik yang ditambal itu sudah rusak lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita ini kan minus anggaran, jadi kalau kerja jalan yang berkualitas sehingga dipakainya lama. Jangan satu dua tahun sudah rusak lagi,” kata wakil rakyat dari Partai Golkar ini.
Diberitakan sebelumnya, pekerjaan hotmix jalan Ruas Talimetan – Wehae senilai Rp9.785.521.609,01 atau sekitar 9,78 M di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga asal jadi dan terkesan ‘berantakan’.
Pantauan sakunar.com di lokasi, Kamis (08/02/2024), terdapat sekitar 40 titik tambalan (overlay) pada aspal baru sepanjang 2,80 KM tersebut.
Terpantau dua titik aspal jalan mengalami retak besar dan nyaris terkelupas.
Minor pekerjaan Tahun Anggaran (TA) 2023, yang belum PHO tersebut pun terpantau babak belur.
Ada beberapa titik tembok penyanggah tertimbun material sirtu. Pada beberapa titik tampak semen terkelupas berat.
Pada saluran pembuangan, terpantau coran semen sudah terkelupas, sehingga hanya menyisakan bebatuan yang berhamburan tak karuan.
Walau kondisi jalan yang menghabiskan anggaran hampir 10 Miliar tersebut memprihatinkan, CV Claudia selaku kontraktor pelaksana sudah mengajukan PHO.
Kepala Bidang Bina Marga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Alexander Adrianus Bria, ST, M.Eng, kepada sakunar.com di Betun, Rabu (07/02/2024), mengatakan, pihak kontraktor telah mengajukan permohonan PHO dan pihaknya telah melakukan pemeriksaan di lokasi.
“Kemarin (kontraktor) sudah mengajukan PHO, dan sudah dilakukan pemeriksaan bersama oleh tim teknis, kontraktor dan konsultan,” jelas Adrianus.
Saat ini, lanjut dia, masing – masing pihak sedang melakukan penghitungan, dan kemudian hasilnya dirapatkan untuk menentukan pekerjaan layak dilakukan PHO atau tidak.*****
