Malaka, Sakunar — Pemerintah Kabupaten Malaka merespon baik usulan Fraksi Partai Golkar (FPG) di DPRD Malaka untuk membangun tanggul penahan Sungai Benenai di Desa Oanmane, Kecamatan Malaka Barat.
Walau demikian, pemerintah tidak menjawab secara tegas, apakah usulan pembangunan tanggul di Desa Oanmane tersebut dialokasikan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2024.
Dalam Tanggapannya atas Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar dalam Sidang Pembahasan APBD 2024, Kamis (23/11/2023), pemerintah menyatakan sependapat dengan usulan FPG tersebut.
“Pemerintah menyatakan sependapat dan pembangunan tanggul di Desa Oanmane tentunya dapat terwujud atas dukungan bapak/ ibu Dewan yang terhormat”, demikian tanggapan pemerintah.
Walau demikian, pemerintah menyatakan bahwa saat ini pemerintah sedanga berada dalam kondisi dilematis, lantaran keterbatasan anggaran.
“Pemerintah bersama bapak/ ibu Dewan yang terhormat berada pada suatu kondisi dilematis, diantara keinginan untuk mengalokasikan anggaran sebesar-besarnya kepada perangkat daerah dan keterbatasan anggaran yang telah kita bahas bersama”, lanjut pemerintah dalam tanggapan tersebut.
Sebelumnya, dalam pemandangan umumnya, FPG minta pemerintah segera membangun tanggul penahan daerah aliran Sungai Benenai di Desa Oanmane, Kecamatan Malaka Barat.
Permintaan tersebut merespon keluhan masyarakat Desa Oanmane yang disampaikan lewat media beberapa waktu lalu. Masyarakat mengeluh, lantaran daerah tersebut menjadi langganan banjir luapan Sungai Benenai.
Fraksi Partai Golkar (FPG) menyampaikan pernintaan tersebut dalam Pemandangan Umum atas 2 buah Rancangan Peraturan Daerah, yang disampaikan dalam Sidang Pembahasan APBD 2024, Rabu (22/11/2023).
“Fraksi Partai Golkar meminta kepada pemerintah agar tanggul di Desa Oanmane supaya segera dianggarkan untuk dikerjakan guna melindungi masyarakat dari banjir bandang,” demikian pemandangan umum FPG.
Diberitakan, Kepala Desa Oanmane, Norbertus Nahak, S.Sos, kepada wartawan di Oanmane, Kamis (09/11/2023) mengatakan, pihaknya sangat mengharapkan atensi pemerintah untuk membangun tanggul di hilir Sungai Benenai yang melintasi desa tersebut.
Pasalnya, kata Norbertus, wilayah tersebut kerap menjadi langganan banjir luapan Benenai saban tahun, lantaran aliran Sungai Benenai di wilayah tersebut nyaris tidak bertebing.
Akibatnya, lanjut Norbertus, tidak hanya kenyamanan masyarakat saja yang terganggu oleh banjir tetapi aktivitas pembangunan di desa juga ikut terganggu.
Norbertus mencontohkan, pemerintah desa menjadi ragu-ragu untuk membenahi infrastruktur jalan lingkungan dan jalan usaha tani yang ada karena bakal tertimbun sedimen banjir.
Padahal, kata Norbertus, infrastruktur jalan sangat dibutuhkan masyarakat setempat untuk mobilisasi orang dan hasil kebun.
“Tetapi kalau misalnya pemerintah sudah bangun tanggul, maka akan ada manfaat ganda. Selain untuk melindungi maayarakat dan wilayah tersebut dari banjir, tanggul juga bisa jadi alternatif akses jalan,” ungkap Norbertus.*(JoGer)
