Betun, Sakunar — Wakil Ketua (Waket) 1 DPRD Kabupaten Malaka, Devi Hermin Ndolu, SH, S.Sos, S.I.P meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pekerjaan rehab rumah bantuan pasca bencana seroja, yang masih tertunggak hingga saat ini.
Devi Ndolu, yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan ini mengaku sedih dan geram melihat fakta bahwa rakyat penerima manfaat mengeluh lantaran pekerjaan rumah bantuan bencana ini masih belum rampung juga.
“Sebagai wakil rakyat, kami sedih melihat dan mendengar kesedihan dan keluhan rakyat. Karena itu kami dengan tegas meminta kepada pemerintah untuk segera selesaikan pekerjaan yang ada,” ujar Devi kepada wartawan, melalui sambungan telepon, Rabu (16/08/2023).
Rakyat, kata Devi, sudah susah dan menderita akibat bencana. Rakyat susah karena tempat tinggalnya rusak, dan bahkan hilang. Karena itu rakyat butuh supaya tempat tinggalnya segera diperbaiki.
“Rakyat sudah susah, jangan dibuat tambah susah lagi. Karena ketika rakyat susah, tentu sebagai wakil rakyat kami akan bangkit membela rakyat. Karena itu, tolong jangan sakiti hati rakyat,” pinta Devi yang dalam Pileg 2024 nanti maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi NTT dari Dapil Belu, Malaka dan TTU ini.
Devi meminta agar pemerintah tidak lagi berargumen, tetapi fokus menyelesaikan pekerjaan yang belum rampung, sehingga dinikmati rakyat.
Diberitakan, pekerjaan rehab rumah bantuan pasca bencana seroja di Kabupaten Malaka, Provinsi NTT belum rampung hingga hari ini. Pekerjaan rehab 3.118 unit rumah dengan total anggaran 57,5 Miliar Rupiah di 28 desa ini diduga bermasalah.
Karena itu, Waket 2 DPRD Malaka, Hendrikus Fahik Taek, Minggu (13/08) meminta aparat penegak hukum (APH) dan Bupati untuk segera merespon keluhan masyarakat yang sudah viral dalam beberapa pekan belakangan.
“Ada yang tidak beres dalam pekerjaan proyek rumah bantuan seroja itu. Kasihan juga. Karena uang 60 Miliar lebih yang dikelola Badan Bencana ini, realisasinya di lapangan memprihatinkan. Seperti yang hanya cat saja. Ini bagi saya, teman-teman di APH sudah harus merespon. Seperti yang sudah dilakukan Kejari TTU. Sehingga ada syok teraphy untuk ke depannya,” Kata Hendrik.
“Jadi pikiran saya itu sederhana, teman-teman di APH itu sudah harus merespon. Kemudian, pak bupati sebagai kepala daerah sikapnya bagaimana? Karena ini ada dugaan kerugian negara dan merugikan penerima manfaat yang adalah masyarakat Malaka. Ada dugaan kong kaling kong juga,” tutup Waket 2 DPRD Malaka ini.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malaka, Henri Melki Simu, Rabu (09/8) mendesak agar dilakukan opname ulang terhadap seluruh pekerjaan proyek rumah bantuan bencana Seroja di Kabupaten Malaka.
Opname lapangan ulang secara menyeluruh tersebut dipandang perlu dilakukan untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat penerima manfaat sebagaimana ramai diberitakan media selama ini.
“Sudah banyak keluhan masyarakat tentang ini. Ada yang cat saja tetapi di-PHO. Ada yang pekerjaannya terkesan asal jadi tetapi di-PHO juga. Ini model opname lapangannya seperti apa?” ujar Anggota DPRD dari Dapil Malaka 1 ini.
Bukti lain, jelas dia, adalah fakta adanya penerima manfaat yang menolak menandatangani berita acara karena adanya ketidaksesuaian antara item pekerjaan di lapangan dengan daftar item pekerjaan yang tertera dalam berita acara.
“Ini bisa menjadi bukti bahwa ada indikasi kecurangan yang tersistem dalam proses opname lapangan yang dilakukan sebelumnya. Maka, kami menilai perlu dilakukan opname ulang dan diungkap secara transparan ke publik,” jelas Hendri Melki Simu, yang akrab disapa Ahingku ini.*(JoGer)
