Malaka, Sakunar — Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka minta Pemerintah melalui Dinas Pertanian segera menertibkan traktor-traktor roda 4 dan Alsintan laik milik Pemda Malaka. Karena informasi yang diperoleh dari masyarakat, juga pantauan di lapangan, bahwa alat-alat pertanian milik Pemda tersebut berkeliaran dimana-mana tanpa melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Terkesan, Alsintan yang dibeli dari uang rakyat tidak diatur dan diperhatikan. Lebih miris lagi ada yang diparkir dalam kondisi rusak.
Permintaan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Malaka, Bernadete Luruk Seran, SP, ketika dikonfirmasi di Ruang Kerjanya di Kantor DPRD Malaka di Betun, Selasa (24/05/2022).
“Informasinya, Alsintan yang ada, baik traktor-traktor roda 4, Eksavator Mini maupun mesin pemanen berkeliaran dimana-mana. Ada yang diparkir di rumah-rumah warga, ada yang parkir di rumah pegawai dan lain-lain. Ini kami minta supaya dikembalikan ke Dinas Pertanian supaya dimanfaat untuk melayani masyarakat’” ujar Bernadete.
Politisi Partai Hanura ini menjelaskan, informasi yang diperoleh di lapangan, traktor roda 4 yang masih dalam kondisi baik hanya 25 unit. Sedangkan sisanya dalam kondisi rusak berat dan rusak ringan. Walau demikian semua traktor tersebar atau ‘berkeliaran’ dimana-mana. Karenya, Komisi II DPRD Malaka meminta agar Pemda segera mengumpulkan kembali ke Dinas untuk didata.
“Sehingga, kalau traktornya rusak bisa segera diperbaiki. Dan kalau traktornya masih baik, segera alokasikan jadwal agar bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Karena saat ini masyarakat petani sedang memasuki persiapan musim tanam kacang,” lanjut Bernadete.
Demikian juga, tandas Bernadete, dalam pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Pertanian hendaknya jangan tebang pilih. Tidak boleh lagi ada dikotomi politik dalam pelayanan terhadap masyarakat, termasuk pelayanan di bidang pertanian.
“Kami juga minta supaya tidak boleh lagi membeda-bedakan dalam pelayanan pengolahan lahan pertanian. Kami sudah terima banyak pengaduan bahwa masih ada pengkotak-kotakan dalam pelayanan olah lahan. Ini tidak boleh terjadi karena pelayanan menggunakan fasilitas yang diadakan dengan uang rakyat,” tegas Bernadete.
Selain itu, tambah Bernadete, ada kesan di masyarakat bahwa ada monopoli Alsintan oleh kelompok tertentu.
“Contohnya, ada alat yang rusak kemudian ada orang bermodal yang perbaiki dengan biaya pribadi lalu dikuasai sendiri untuk jangka waktu tertentu. Apa-apaan ini? Maka kami minta supaya Alsintan milik Pemda, baik traktor, eksa mini maupun mesin pemanen segera dikembalikan dulu ke kantor Dinas Pertanian,” tandasnya lagi.
Selain Alsintan, pelayanan lain misalnya penyaluran bibit dan pupuk semestinya dilakukan Pemda Malaka tanpa tebang pilih. Hal ini, lanjut Bernadete, harus diperhatikan Pemda dalam rangka mensukseskan program swasembada pangan yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Malaka saat ini.
Terkait ini, Plt Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Malaka, Vinsensius Kapu belum berhasil dikonfirnasi. Pesan WhatsApp yang dikirim ke nomor WhatsApp Vinsensius, Selasa (24/05/) Pkl 14:41 Wita hanya dibaca tanpa direspon.*(JoGer)
Catatan: Redaksi memberi ruang klarifikasi yang sama kepada semua pihak yang merasa dirugikan melalui pemberitaan ini.
