Ganti Kabag Umum, Bupati Dan Wabup Malaka Diduga Langgar UU Pilkada

oleh -3.234 views

Malaka, Sakunar — Bupati dan Wakil Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH dan Louise Lucky Taolin, S.Sos diduga kuat melanggar Undang-Undang (UU). UU dimaksud adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Penerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU.

Dugaan pelanggaran UU tersebut berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Malaka Nomor 185/HK/2021, Pada Rabu, 01 September 2021, tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malaka. Dalam Keputusan tersebut, Bupati Malaka memberhentikan Laurensius Bere, SP sebagai Kepala Bagian Umum Setda Malaka dan menggantikannya dengan seorang pelaksana tugas (PLT).

Praktisi Hukum asal Kabupaten Malaka, Eduardus Nahak, SH, kepada Sakunar di Betun, Kamis pagi (02/09/2021) mengungkapkan, pelanggaran UU Pilkada tersebut sudah dilakukan beberapa kali, hanya modusnya berbeda.

“Kalau kita cermati, sudah beberapa kali Pemda Malaka dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru dilantik ini mengutak-atik posisi ASN. Selama ini dilakukan melalui Sekda Malaka. Sekarang dilakukan melalui Wakil Bupati. Pertanyaannya, apakah UU yang mengatur tentang mutasi pejabat setelah 6 bulan dilantik tidak berlaku lagi?”, ujar Eduardus.

Eduardus menambahkan, Undang-Undang mengatur jelas bahwa Mutasi Pejabat dalam masa 6 bulan setelah pelantikan harus dengan ijin tertulis dari Kementerian. “Nah, Bupati dan Wakil Bupati harus transparan kepada Publik soal surat itu, kalau memang ada. Sehingga tidak menimbulkan macam-macam dugaan”, tambahnya.

Demikian juga, lanjut dia, terkait alasan pemberhentian Kepala Bagian Umum tersebut. “Tidak boleh pukul borong saja bilang pelanggaran disiplin berat. Pelanggaran apa? Apa ada hasil pemeriksaan dan rekomendasi dari Inspektorat Daerah. Jangan sampai, jangan sampai, ya, ini ada muatan politis. Ini yang harus dijelaskan supaya clear”, tandasnya.

Apalagi, Keputusan tersebut diterbitkan ketika Bupati Malaka sedang berada di luar Malaka. Proses penerbitan SK tersebut pun diduga kuat sarat manipulasi. “Kopnya Keputusan Bupati Malaka, ditandatangani Wakil Bupati, bukan atas nama, dan ada tembusan ke Bupati. SK diterbitkan ketika Bupati tidak ada di Malaka dengan alasan tidak jelas. Ada apa dibalik semua ini? Saya pikir Sekda Malaka selaku Ketua Baperjakat telah memberikan telaahan yang keliru soal ini”, kata Eduardus.

Dikonfirmasi terpisah, ASN yang diberhentikan dari jabatan, Laurensius Bere, SP mengaku tidak mengetahui persis alasan mengapa dirinya diberhentikan. Walau demikian, sebagai seorang ASN dirinya mengaku menerima keputusan tersebut.

Terkait ini, Wakil Bupati Malaka yang menandatangani Keputusan tersebut belum merenspon permintaan konfirmasi dari Sakunar.*(BuSer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.