Scroll untuk baca artikel
MalakaSeputar NTT

Anggota Fraksi Golkar Di Komisi II DPRD Malaka Dukung Rencana Pembangunan Bendung ‘Tahak Uala’

1826
×

Anggota Fraksi Golkar Di Komisi II DPRD Malaka Dukung Rencana Pembangunan Bendung ‘Tahak Uala’

Sebarkan artikel ini

Malaka, NTT — Tiga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka dari Fraksi Partai Golkar yang ada di Komisi II mendukung penuh rencana pemerintah untuk membangun bendung di Tahak Uala, sumber air Weliman. Sebab, pembangunan bendung tersebut akan sangat membantu masyarakat di sekitarnya.

Tiga Anggota Fraksi Partai Golkar, yakni Markus Bria Berek, Marselina Febriyanti Fanu dan Raymundus Seran Klau mengungkapkan hal tersebut ketika memantau langsung ke lokasi di Tahak Uala, Selasa (08/06/2021).

Baca Juga:  KPU Malaka Akui Ada 610 Pemilih Tak Dikenal Dalam DPT Pilkada 2024

Markus Bria Berek, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II menjelaskan, pihaknya mendukung pembangunan Bendung Tahak Uala karena manfaatnya bakal dinikmati masyarakat banyak.

“Kalau tidak salah, ada 7 desa yang akan menikmati manfaat pembangunan Bendung ini. Maka sebagai wakil rakyat, kami di Komisi II yang membidangi pertanian akan mendukung pembangunan bendung ini”, ujar Markus.

Hal senada diungkapkan Marselina Febriyanti Fanu. Dirinya mengungkapkan, pembangunan Bendung tersebut bakal mencukupi kebutuhan masyarakat petani di 7 desa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas para petani. Tujuh Desa tersebut adalah Desa Loofoun, Rabasa, Rabasa Haerain, Rabasahain, Raimataus, Maktihan dan Naas.

Baca Juga:  Dihadapan Bupati Malaka, PPK Dan Kontraktor Saling Lempar Kesalahan; Siapa Berbohong?

“Informasinya ada sekitar 1000 Hektar lahan sawah di 7 desa tersebut. Kalau airnya cukup maka seluruhnya dapat dioptimalkan. Maka kita dukung rencana pembangunan bendung ini”, ujar Febriyanti.

Walau demikian, wakil rakyat meminta Pemerintah untuk melakukan kajian secara detail sehingga pembangunan bendung tersebut dapat bermanfaat. “Intinya, kita mendukung. Hanya saja, permintaan kita, supaya pemerintah melakukan kajian secara detail sehingga pembangunan itu bermanfaat. Karena kalau sudah omong hal teknis, tentu pemerintah dalam hal ini dinas teknis lebih tahu”, ujar Raymundus Seran Klau.*(BuSer)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *