Panen Lombok Di Kebun Polisi, Bupati Malaka Tidak Hadiri RDP Dengan DPRD Soal Teda

oleh -2,316 views

Malaka, NTT — Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SH, MH tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Malaka, Senin (07/05/2021). Dalam RDP tersebut, Pemerintah dipimpin Sekda Malaka, Donatus Bere,SH. Informasi yang diperoleh wartawan, Bupati Malaka menghadiri kegiatan panen raya di kebun percontohan milik Polsek Wewiku, Polres Malaka di Desa Biris, Kecamatan Wewiku. 

Hal ini menuai respon negatif dari kalangan masyarakat Malaka. Masyarakat menilai, Bupati Malaka lebih mementingkan agenda pencitraan ketimbang mengurus nasib rakyat.

“Ribuan Teda itu adalah rakyat Malaka yang saat ini nasibnya terkatung-katung akibat pernyataan Bupati Malaka di Gua Maria soal pembekuan SK Pengangkatan Teda. Seharusnya Bupati hadir supaya ada kejelasan. Sebab, percaya atau tidak, ketidakjelasan nasib para Teda itu mengganggu pelayanan terhadap masyarakat”, ujar Ferdinandus Nahak, warga Kecamatan Malaka Tengah, Senin (07/06/2021).

Baca Juga:  Proyek Septic Tank di Raimataus dan Wederok Diduga Mangkrak, Pimpinan DPRD Malaka Soroti

Karena absennya Bupati Malaka dalam RDP tersebut, lanjut dia, harapan 3 Ribu rakyat Malaka untuk mendapatkan kejelasan nasibnya sebagai Teda belum terpenuhi. Karena menurut dia, para Teda tersebut diangkat dengan SK Bupati. Sementara, hingga saat ini mereka belum ada SK pemberhentian. Disatu sisi, Bupati Malaka telah mengeluarkan pernyataan di muka umum bahwa dirinya telah memerintahkan pembekuan SK Teda per tanggal 31.

Baca Juga:  Tegas! Bupati Malaka Perintahkan Inspektur dan Kadis PK Atensi Mantan Kepsek SMP Wemean

Sementara, Patrisius Nahak Bria, warga Kecamatan Malaka Tengah mengatakan, walau Bupati Malaka telah membuat pernyataan lain di media bahwa pernyataannya tidak berlakubuntuk semua Teda, para Teda tetap resah. Para Teda dilema, apakah masuk kerja atau tidak karena belum tahu apakah tetap dipakai atau tidak.

Untuk tahu, sekurangnya terdapat 4 agenda yang akan dibahas dalam RDP hari ini. 4 agenda tersebut adalah Tenaga Kontrak Daerah 2021; Lahan Pertanian Penduduk; Keuangan  di  Sekretariat  DPRD; dan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Malaka. Namun karena absennya Bupati Malaka, agenda pertama tidak jadi dibahas.*(BuSer/ Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.